Program Dokter Layanan Primer (DLP) oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinilai lebih banyak merugikan daripada menguntungkan.
"Program ini substansinya lemah, indikator keberhasilannya tidak ada," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Amelia Anggraini, Jumat (30/9).

Legislator Nasdem dapil Jawa Tengah VII ini menuturkan, program DLP tidak menguntungkan baik terhadap masa depan profesi dokter, pendidikan tinggi kedokteran, maupun secara pertanggungjawaban anggarannya.

Dijelaskannya, sejak diluncurkan mulai tahun 2016 ini, program DLP baru mampu mencetak sekitar 300 dokter saja. Padahal kebutuhan yang telah dianggarkan sebanyak Rp 59,61 miliar.

"Itukan berarti lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Untuk itu saya minta terutama pada Kemenkes, perguruan tinggi kedokteran, serta semua lembaga yang berkepentingan, jelaskan itu," tegasnya.

Amel menandaskan, perbaikan sistem pendidikan kedokteran seharusnya lebih dikedepankan daripada membuat program studi baru seperti DLP. Ini mengingat pemerataan dokter umum serta dokter spesialis belum terpenuhi rasio penyebarannya.?

Dia menjelaskan, apabila dilihat per provinsi, hanya 12 provinsi saja yang sudah mencapai rasio. Sementara 22 provinsi lainnya lebih rendah dari yang ditargetkan oleh Kemenkes. Misalnya di daerah Sulawesi Barat, pada tahun 2015 seorang dokter harus melayani 11.400 orang pasien.

"Sehingga dapat saya simpulkan program DLP ini langkah yang tidak rasional," pungkas Amel.