Komisi V DPR RI meninjau pelabuhan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (30/9/2016), dalam rangka memantau persiapan pelabuhan ini dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Selain itu, Komisi V juga menyoroti permasalahan dwelling time.

"Empat pelabuhan besar Indonesia masih kalah dibanding Malaysia. Kita masih berada di urutan 82," kata Michael Wattimena, Wakil Ketua Komisi V DPR, saat memimpin pertemuan antara Komisi V dengan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, Direktur Operasional Pelabuhan Tanjung Perak, Direksi Pelindo III, Balai Besar Jalan Nasional, Basarnas, hingga BMKG.

Politisi F-PD itu memastikan, pihaknya juga akan meninjau fasilitas, infrastruktur dan SDM kesiapan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dalam menghadapi MEA.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya, Chandra Irawan mengatakan, di Terminal Petikemas Surabaya, sekarang ada Satgas untuk mengurangi dwelling time.

Chandra juga menambahkan, saat ini untuk dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya masih berada di angka 4,9 hari.

"Ditargetkan seminggu ini, dwelling time ada penurunan signifikan," imbuh Chandra.

Kunjungan kerja spesifik ini juga diikuti oleh Anggota Komisi V DPR, diantaranya Sudjadi dan Sadarestuwati dari F-PDI Perjuangan, Gatot Sudjito (F-PG), Nizar Zuhro (F-Gerindra).

Kemudian Bahrum Daido (F-PD), Hanna Gayatri dari F-PAN, Alamuddin Dimyati Rois (F-PKB), Sigit Sosiantomo (F-PKS), dan Syarief Abdullah Alkadrie (F-Nasdem).