Komisi E DPRD DKI menyambut baik keinginan Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pengprov Pordasi) DKI Jaya yang ingin bertemu dan mempertanyakan tindak lanjut dari pembangunan sarana equestrian Asian Games di lahan pacuan kuda Pulomas, Jakarta Timur.
Silakan saja jika ingin bertemu dengan Komisi E, tentu menjadi tugas kami juga untuk memberikan penjelasan," ungkap Steven Setiabudi Musa anggota Komisi E DPRD DKI saat dihubungi. Selasa (18/10).

Sehubungan dengan rencana pengaduan dari Pengprov Pordasi DKI, jelas Steven, Komisi E akan lebih dulu menghimpun perkembangan pembangunan sarana equestrian Asian Games 2018 tersebut, dan permasalahan yang mengiringinya.

"Kita semua tentu tidak keberatan jika sarana equestrian Asian Games 2018 tersebut dibangun secara komprehensif, sebab akan menjadi kebanggaan bangsa juga. Namun, tentu juga disayangkan kalau pasca Asian Games sarana tersebut terkesan mubazir karena kurangnya event berkuda ketangkasan nasional," papar Steven yang wartawan olahraga Suara Pembaruan dan aktif meliput kegiatan berkuda di Pulomas, Jaktim.

Sehingga menurutnya, masuk akal jika arena untuk pacuan tetap ada atau dipertahankan. Ia yakin ke depannya, pemanfaatan kedua sarana itu bisa optimal atau lebih disinergikan.

Sebelumnya, Ketua  Pengprov Pirdasi DKI,  Alex Asmasoebrata mengemukakan rencananya untuk menemui Komisi E DPRD DKI guna memperoleh kejelasan terkait pembangunan sarana equestrian Asian Games 2018 dan kemungkinan hilangnya trek untuk pacuan kuda, yang menjadi ikon dari perlombaan pacuam kuda tingkat nasional.

Arena yang selama ini dipergunakan untuk pacuan kuda itu sendiri sudah dibongkar. Kata Alex, ia dan komunitas pacuan belum mengetahui secara pasti apakah trek pacuan kuda benar-benar akan dihilangkan, karena grand-design dari revitalisasi sarana berkuda itu tidak disampaikan kepada seluruh komunitas berkuda pacuan, yang selama ini "berumah" di Pulomas.

Akibat dari kurangnya pemahaman terkait rencana pembangunan sarana equestrian Asian Games itu pula komunitas pacuan terindikasi dilanda perpecahan.

Ini karena Alex dan sembilan perwakilan Pengprov Pordasi lainnya menilai Ketua Umum PP Pordasi H.Mohammad Chaidir Saddak kurang memperjuangkan keinginan dari masyarakat berkuda pacuan.

Mohammad Chaidir Saddak dan Ales Asmasoebrata sendiri sebelumnya telah bersama-sama melakukan 'road-show' dalam upaya mempertahankan arena pacuan kuda Pulomas.

Ketum PP Pordasi dan Alex sudah menemui Menpora Imam Nahrawi, Komisi X DPR RI, dan juga Komisi E DPRD DKI. Saat pertama kali diterima oleh Komisi E DPRD DKI, awal Agustus lalu, mereka juga dipertemukan dengan Deputi Gubernur Sylviana Murni.