Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian mendorong perempuan agar mendaftarkan diri menjadi komisioner KPU-Bawaslu.

Hetifah mengakui isu keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Umum, baik sebagai penyelenggara maupun calon anggota legislatif menjadi pembicaraan menjelang Pemilu.

Sejak 25 September lalu, Pemerintah telah membuka pendaftaran calon komisioner KPU dan Bawaslu. Namun, hingga saat ini jumlah perempuan yang mendaftar masih dirasa kurang.

Contohnya, untuk calon komisioner Bawaslu hingga tanggal 31 Oktober sudah ada 107 pendaftar dan 23 orang diantaranya adalah perempuan (32,1 persen).

Sedangkan untuk KPU, dari 138 pendaftar, 42 orang diantara adalah perempuan (41,4 persen).

“Masih ada waktu, karena penutupan pendaftaran tanggal 2 November. Saya mendorong perempuan-perempuan yang memiliki kualitas daftar seleksi KPU-Bawaslu," kata Hetifah melalui keterangan pers, Rabu (2/11/2016).

Politikus Partai Golkar itu menuturkan banyak perempuan di berbagai daerah yang memiliki kualifikasi untuk menjadi komisioner KPU ataupun Bawaslu.

Hetifah juga melihat banyak akademisi perempuan yang menaruh perhatian dan peduli masalah kepemiluan.

“Saya percaya banyak perempuan yang kompeten dan berpengalaman dalam hal kepemiluan. Saya sudah berkunjung ke beberapa KPUD maupun Panwaslu di berbagai wilayah di Indonesia. Saya melihat banyak komisioner perempuan yang hebat. Ini (perempuan) juga ada di LSM, Ormas, dan perguruan tinggi," ujar Hetifah.

Hetifah sempat menyayangkan bahwa diantara sebelas tim seleksi KPU-Bawaslu, hanya ada satu orang perempuan, Valina Singka.

Itulah sebabnya dalam seleksi KPU-Bawaslu kali ini Hetifah terus mendorong perempuan-perempuan berkualitas untuk maju. "Saat ini dari 7 Komisioner KPU kan hanya satu perempuan, yaitu ibu Ida Budhiati".

Selain itu Hetifah juga mengingatkan bahwa di Pemilu 2019 nanti akan berbeda dengan Pemilu sebelumnya karena Pileg dan Pilpres dilaksanakan serentak.

Keserentakan ini memberi kensekuensi tugas KPU dan Bawaslu yang menjadi berat.

“Mengingat beratnya tugas penyelenggara Pileg dan Pilpres nanti, komisioner KPU dan Bawaslu mestinya ditambah. Kalau sekarang hanya 7 orang, nanti bisa ditambah jadi 11 orang. Dalam pembahasan RUU Pemilu nanti ini akan kita bahas," kata Hetifah.