PENATAAN kota harus dilakukan dengan dialog bersama masyarakat, termasuk dalam hal penggusuran warga dari bantaran kali. Hak-hak dasar warga harus tetap dijamin pemerintah.

Calon Gubernur Anies Baswedan menyatakan warga yang tinggal di pinggiran kali ada yang memiliki sertifikat dan ada yang tidak. Ia tak membedakan hal itu. Semuanya harus dilindungi karena ia paham, keengganan warga untuk pindah itu terkait dengan jaminan pendidikan, kesehatan, dan mata pencahari­an di tempat sebelumnya.

“Kami ingin melindungi semua masyarakat. Akan jauh lebih bermanfaat daripada sekadar pindah. Semua itu bisa selesai dengan dialog,” ujar dia saat berkunjung ke pinggiran Kali Krukut, Kelurahan Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat, kemarin.

Hal itu menjawab pertanyaan bebe­rapa warga lokal yang menghampirinya saat kampanye. Suwandi, misalnya, yang meminta Anies tidak menggusur rumahnya yang berada di bantaran Kali Krukut jika terpilih jadi gubernur. Alasannya, ia sudah tinggal lama di lokasi itu bersama keluarganya.

Anies mengakui relokasi warga bantaran kali terkait dengan pemecahan masalah daerah aliran sungai. Menurutnya, yang menjadi prioritas ialah air tidak terhambat. Jika tidak, banjir yang berdampak luas terjadi saat curah hujan tinggi.

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono yang blusukan ke Pesing, Kedoya Barat, mengatakan program kartu Jakarta pintar (KJP) dan kartu Jakarta sehat (KJS), termasuk pasukan oranye, yang identik denganprogram petahana Ahok-Djarot akan ia lanjutkan jika menjadi gubernur.

“Jika saya terpilih jadi gubernur, program-program KJP, KJS, termasuk pasukan oranye akan dibubarkan itu bohong, saya ulangi itu bohong dan tidak benar.’’