Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mendukung penuh langkah pemerintah yang meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi pada 34 proyek PT PLN yang mangkrak di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terindikasi merugikan uang negara triliunan rupiah.
"Kami sangat mendukung, jika pemerintah libatkan KPK untuk mengusut mangkraknya proyek PLN ini," kata Kurtubi pada TeropongSenayan, Minggu (6/11/2016).
Politikus Nasdem menyadari bahwa investasi dibidang listrik memang sangat besar, dengan begitu potensi untuk melakukan korupsi sangat terbuka lebar.
"Memang objek-objek kelistrikan ini investasinya sangat besar, ini yang dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara ilegal," katanya.
Kurtubi juga mendorong KPK berkerja cepat dalam menyelidiki kerugian negara dalam 34 proyek PLN yang mangkrak tersebut.
"Kalau ada indikasi kerugian negara KPK harus bergerak cepat dan diselesaikan secara hukum," katanya.
Komisi VII sendiri akan memangil PLN dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait adanya kerugian negara dalam 34 proyek PLN yang mangkrak tersebut.
"Pasti kita akan panggil PLN dan Menteri ESDM untuk dimintai penjelasannya," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif mengatakan, pihaknya menaruh perhatian pada isu-isu sumber daya dan energi.
"Itu di dalam perhatian KPK, proyek-proyek itu dalam perhatian KPK," katanya di Jakarta.
La Ode mengatakan pihaknya akan mulai menyelidiki dugaan korupsi pada proyek PLN begitu ada laporan yang masuk. Namun, ia mengatakan tidak bisa membeberkan sejauh mana laporan yang sudah masuk di lembaga antirasuah hingga saat ini.
"Kalau ada laporan lalu kita lihat bahwa beberapa proyek itu bermasalah, pasti akan kita selidiki. Tetapi bagaiamana penyelidikan dan sampai dimana tahapannya, mohon maaf kami nggak bisa sampaikan," ujar La Ode.
