Komisi B bidang pembangunan DPRD Kota Bekasi menyayangkan insiden atap SMP Negeri 4 Kota Bekasi yang ambruk pada Senin (28/11) pagi. Seharusnya insiden itu bisa dihindari bila saja pemerintah daerah mengidentifikasi kerusakan secara dini dan memperbaikinya.

"Kami sangat menyayangkan dan menyesalkan kejadian itu. Untungnya para siswa tidak menjadi korban dalam insiden itu," ujar anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan pada Selasa (29/11).

Ronny mengungkapkan, pemerintah daerah harus mendata ulang bangunan uzur di sejumlah sekolah di wilayah setempat. Hal ini untuk mengantisipasi ambruknya bangunan. Bila perlu, kata dia, bidang pengawasan dan pengendalian bangunan harus bekerja sama dengan pihak sekolah negeri mulai tingkat dasar hingga atas.

"Tidak sulit mengidentifikasi kerusakan, tinggal dicek secara perlahan dan seksama bangunan sekolahnya," kata Ronny.

Ronny mengatakan, bila bangunan sudah didata, maka langsung dilaporkan agar pemerintah mengalokasikan dana perbaikan. Menurut dia, perbaikan ruang kelas yang rusak cukup penting, karena bangunan tersebut berhadapan langsung dengan ratusan siswa sekolah. "Perbaikan sekolah jangan ditunda-tunda, karena untuk keberlangsungan anak-anak dalam memperoleh pendidikan," jelasnya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan, instansinya telah merencanakan perbaikan sejumlah ruang kelas di SMP Negeri 4 yang dianggap mengalami kerusakan. Rencananya, kata dia, perbaikan akan dilakukan pada 2017 mendatang. "Bangunan sekolah itu sudah tua, sehingga akan direnovasi, tapi roboh duluan. Ini kejadian force majeure (kejadian di luar kemampuan manusia)," kata Rahmat.

Menurut dia, pemerintah mulai melakukan pendataan bagi ruang kelas yang dibangun di bawah tahun 2000-an. Sebab, bangunan itu mesti dilakukan perawatan dengan cara mengganti kerangka atapnya. "Pemerintah memang tidak menyediakan dana untuk perawatan sekolah, biasanya dana diambil dari BOS," jelas Rahmat.