Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai akhirnya angkat bicara soal sejumlah kalangan yang melaporkan dirinya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bekasi.
Menurut politisi Fraksi PDIP ini, laporan tersebut merupakan hak semua orang.
"Silakan saja, itu hak semua orang. Apa yang menjadi dasar pelaporan pihak lain, semua sudah sesuai dengan aturan," kata Tumai kepada wartawan pada Minggu (27/11/2016) siang.
Pelaporan Tumai ke BK ditengarai adanya pembuatan surat klarifikasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa hari lalu.
Saat itu Tumai meminta klarifikasi kepada Menteri PUPR terkait status tanah yang menjadi aset instansi setempat di Jalan Ahmad Yani.
Di lokasi tersebut telah dipasang plank yang mengatasnamakan Kementerian PUPR, tapi dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan pihak swasta.
Misalnya, Hotel Amaroossa, Apartemen Mutiara, Hotel Amaris, dan sejumlah objek lainnya.
Bahkan, bangunan yang diberdiri di belakang papan kepemilikan itu tetap berdiri kokoh, tanpa ada penertiban.
Keberadaan surat itu dianggap sepihak, tanpa mengatasnamakan lembaga legislator setempat.
"Itu bukan surat keputusan, tapi surat biasa dari seorang wakil rakyat di lembaga legislatif," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tumai juga membantah telah menunda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Dia beralasan, draft bahan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 tersebut lambat diberikan oleh lembaga eksetutif kepada legislatif.
"Draftnya saja baru diberikan pekan lalu, dan kami baru menjadwalkan untuk pembahasan. Pokoknya pekan depan akan dibahas," ungkap Tumai yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran ini.
Tumai menargetkan, pembahasan KUA-PPAS akan dilakukan secepatnya, sehingga kedua lembaga eksekutif dan legislatif bisa segera membuat Rancangan APBD 2017.
"Kalau sekali dibahas dan kedua pihak sepakat yah bisa saja langsung ketuk palu. Yang jelas harus ada pembahasan dulu dengan eksekutif," katanya.
Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Dadang Hidayat mengaku, sudah menerima jadwal pembahasan KUA-PPAS dari Badan Anggaran.
Menurutnya, jadwal pembahan bersama dengan lembaga legislatif pada pekan depan.
"Rencana akan dibahas pekan depan dan mudah-mudahan cepat diselesaikan," ujar Dadang.
