Agenda Pembangunan Berkelanjutan sebagai agenda global dapat terwujud secara efektif hanya dengan kerjasama seluruh pihak, mulai dari parlemen, pemerintah, dan Civil Society Organization (CSO), hingga aktor-aktor internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga donor. Demikian tema yang diusung adalah “Parliamentary Forum at the Second High Level Meeting of Global Partnership for Effective Development Cooperation”. Forum ini digelar oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Global Partnership, Selasa (29/11) bertempat di Nairobi, Kenya.
Pada Perhelatan Tingkat Tinggi Parlemen tersebut, Ketua Delegasi Republik Indonesia yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menyebutkan, bahwa selama ini Indonesia telah berperan aktif dalam banyak forum dan terlibat dalam mekanisme global dan dialog tentang efektivitas dana pembangunan di kawasan.
“Indonesia adalah negara penandatangan Paris Declaration on Aid Effectiveness, dan negara pengampu the Jakarta Commitment for Aid Effectiveness pada tahun 2009,” ucapnya.
Delegasi DPR RI untuk forum ini adalah Nazaruddin Kiemas dan Achmad Farial dari Komisi VII, Ferry Kase dari Komisi XI, dan Zainudin Amali dari Komisi I.
Rofi menekankan perlunya konektivitas yang kuat antara Parlemen dan pemerintah. “Di beberapa negara, masih ada ketimpangan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh parlemen dan eksekusi implementasi kebijakan tersebut di lapangan,” ujarnya.
Pernyataan itu diamini oleh Deputy Director, Development Co-operation Directorate OECD, Brenda Killen. Menurut Brenda, mutual accountability dan kerjasama lintas pemangku kepentingan adalah kunci dari kerjasama pembangunan yang efektif.
Di hadapan anggota Parlemen mancanegara, Anggota Komisi VII DPR RI itu dengan tegas menyuarakan bahwa pemetaan SDGs harus dilakukan secara komprehensif, agar menghasilkan data yang akurat, dan bukan hanya berupa apa yang disebutnya sebagai “angka manis yang tak menggambarkan kondisi masyarakat secara riil,” demi mendorong prinsip no one is left behind yang menjadi landasan Pembangunan Berkelanjutan.
Rofi Munawar juga berbagi praktik terbaik Parlemen Indonesia dalam mendorong SDGs. “Praktik terbaik dalam hal efektivitas dana pembangunan dan pengawasan Parlemen di Indonesia adalah bahwa DPR RI telah mendirikan Panitia Kerja (Panja) yang secara khusus menangani Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ujarnya.
Panja SDGs DPR RI dibentuk dengan tujuan untuk membantu perwujudan dan pencapaian seluruh target SDGs dengan meningkatkan kesadaran para anggota parlemen terkait isu-isu, memonitor pencapaian target SDGs serta memberikan saran dan memperjuangkan anggaran dan legislasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada di dalam SDGs.
Ia juga menambahkan bahwa “Panja SDGs juga memiliki peran sebagai gerbang diplomasi parlemen dan focal point DPR RI dalam berbagai kerjasama internasional mengenai SDGs.”Apa yang disampaikan Rofi disambut antusias oleh para Anggota Parlemen dari berbagai belahan di dunia, yang mengapresiasi langkah tepat Parlemen Indonesia dalam mendorong percepatan realisasi target Pembangunan Berkelanjutan.
Wakil Ketua BKSAP ini juga mengingatkan forum bahwa “regulasi dan kebijakan terkait SDGs haruslah bersifat konkrit dan menyentuh akar pembangunan. Regulasi dan kebijakan tersebut harus diperbanyak dan dipercepat.” Mengingat bahwa “tantangan utama dari eksekusi kebijakan dan regulasi semacam ini biasanya adalah rumitnya birokrasi,” pungkasnya.
