PENGHENTIAN sementara kerja sama militer Indonesia dengan Australia dipandang tepat demi kehormatan negara.

Meskipun demikian, Panglima TNI perlu menjelaskan hal tersebut karena menyangkut sensitivitas hubung­an kedua negara

“Setiap penghentian kerja sama pasti membawa dampak besar dan ketidaknyamanan bagi kedua negara. Apabila keputusan TNI itu benar, alasannya juga harus tepat. Mudah-mudahan ­Panglima TNI bisa memberikan penjelasan dalam waktu dekat ini,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz di Jakarta, kemarin.

Pendapat Meutya itu menanggapi penjelasan Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mayjen Wuryanto terkait dengan penghentian kerja sama bidang militer antara TNI dan Australian Defence Force (ADF).

Salah satu poin keputusan yang terkait dengan hal teknis itu menyangkut duga­an pelecehan Pancasila saat prajurit Kopassus melatih bahasa Indonesia untuk pasukan khusus di Australia.

“Iya, Markas Besar TNI menangguhkan kerja sama dengan Australia karena masalah teknis. Menghentikan sementara dan bukan memutuskan kerja sama. Ini masalah teknis yang harus diperbaiki, disempurnakan untuk lebih meningkatkan hubungan kerja sama,” ujarnya.

Menurut Wuryanto, penghentian sementara kerja sama militer itu dilakukan pada pertengahan Desember lalu.
Ia menilai sejatinya teknis hubungan tersebut dapat sa­ling menguntungkan, memberikan manfaat, menghormati, dan menghargai.

Penghentian kerja sama sementara itu, lanjutnya, meliputi berbagai aspek, seperti latihan bersama, pendidikan, tukar-menukar perwira, juga kunjungan antarpejabat.

“Iya, salah satunya masalah itu (pelecehan Pancasila). Nah, ini semuanya masih dalam evaluasi dan perlu adanya penyempurnaan. Perlu adanya peningkatan sehingga hal-hal itu dapat kita perbaiki,” tambah Wuryanto.

Di lain pihak, lanjut Wuryanto, pihak militer Australia telah merespons positif alasan yang diberikan TNI.
Sementara itu, Supiadin A­ries Saputra, anggota Komisi I DPR, mengaku mendukung keputusan ­Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer dengan Australia.

“Keputusan Panglima TNI merupakan bentuk pembela­an terhadap harga diri dan martabat TNI serta martabat bangsa,” lanjut politikus Partai NasDem itu dalam pesan singkatnya.

Ia menilai penghentian sementara kerja sama itu tidak terlalu memengaruhi hubung­an bilateral karena kerja sama militer hanya sebagian kecil dari hubung­an bilateral Indonesia dengan Australia.