Australia akan Datang dan Minta Maaf

PERWAKILAN pemerintah Australia akan berkunjung ke Indonesia pada 8 Februari 2017. Kedatangan tersebut guna menyampaikan permohonan maaf secara langsung serta memberikan laporan hasil investigasi terkait dugaan pelecehan terhadap Pancasila.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melalui keterangan resmi dari Pusat Penerangan TNI, Sabtu (28/1), menjelaskan Panglima Tentara Australia (Chief of the Defence Force) Jenderal Mark Binskin telah mengirimkan surat dan akan mengutus Kepala Angkatan Darat Letjen Angus John Campbell untuk bertemu Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono.

Gatot mengaku belum mengetahui apa saja hasil investigasi internal militer Australia. Namun, langkah-langkah kebijakan yang sudah dilakukan itu nantinya akan menjadi pedoman untuk menentukan sikap pemerintah Indonesia.

“Kita tunggu saja apa yang akan dibicarakan lebih lanjut. Saya belum tahu, hanya datang sebagai perwakilan untuk minta maaf sambil menyampaikan hasil investigasi,” ujarnya.

TNI telah mengambil sikap dengan menghentikan sementara sebagian kerja sama dengan Australian Defence Dorce (ADF). Keputusan itu berawal dari laporan instruktur bahasa Indonesia dari satuan Kopassus Lettu Inf Irawan Maulana Ibrahim perihal dugaan pelecehan Pancasila di Pangkalan Militer Perth, Australia, beberapa waktu lalu.

“Maulana menemukan materi pelajaran yang melecehkan Pancasila dan TNI. Kurikulum yang diterapkan dan perilaku militer Australia menunjukkan sikap yang mendiskreditkan ideologi Pancasila menjadi Pancagila,” kata Gatot.

Menurutnya, peluang dilanjutkannya kerja sama bidang militer dengan ADF masih terbuka. Hanya saja keputusan itu tergantung hasil investigasi pihak Australia.

Sikap pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara sebagian kerja sama dengan militer Australia juga mendapat apresiasi dari Komisi I DPR.

Pimpinan rapat Komisi I Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh hubung­an dengan Australia, termasuk kebijakan bebas visa dan merumuskan kebijakan yang terkoordinasi serta terukur dalam merespons kebijakan Australia terhadap kedaulatan Indonesia.