Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Budi Sulaksana menjelaskan, jumlah tahanan dan narapidana di Jawa Timur sekitar 20 ribu orang, terbanyak (tahanan dan napi) adalah kasus narkoba. Untuk meminimalisir terjadinya peredaran narkoba, khususnya di Rutan Medaeng, pihaknya menerapkan body scanner bagi siapapun yang masuk ke rutan.

"Rutan Medaeng diindikasikan rawan. Karena itu, setiap orang masuk rutan harus melintasi body scanner. Untuk Itu Kami berharap bantuannya dari Komisi III untuk menambah body scanner bagi rutan dan lapas lainnya, karena manfaatnya ini sangat besar sekali," jelasnya.

Lebih lanjut ditambahkan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Harun Sulianto menambahkan, ada 10 ribu napi dan tahanan kasus narkoba di Jatim.

"Baru ada 1 body scanner. Mungkin ini (penambahan peralatan body scanner) bisa diprioritaskan," ujar Harun.

Harun menjelaskan, jumlah sumber daya manusia (SDM) atau pegawai di lapas dan rutan juga dinilai kurang memadai. Katanya, perlu ada penambahan petugas lapas, karena tugas pengawasan terhadap napi sudah tidak memadai lagi.

"Idealnya 1 petugas mengawasi 25 napi. Tapi di Jawa Timur, 1 petugas mengawasi 69 sampai 100 orang napi atau tahanan," ujarnya sambil menambahkan, rencana pendirian lapas khusus perempuan di Jatim, juga membutuhkan SDM.

Menangapi keluhan Kakanwil Jatim Anggota Komisi III DPR RI Daeng Muhammad menjelaskan, Komisi III DPR RI akan membawa usulan tersebut dalam rapat kerja terdekat dengan Menteri Hukum dan Ham. Namun dia menjelaskan untuk menambah penyediaan alat body scanner itu harus di pertimbangkan betul, karena di beberapaa tempat rutan alat itu tidak bekerja maksimal bahkan ada yang tidak berfungsi sama sekali.