Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno menuturkan bahwa masih banyaknya penyelundupan-penyelundupan barang dan masih adanya pelabuhan-pelabuhan tikus yang terjadi di Kepulauan Riau.
Untuk itu dia mengusulkan Ditjen Bea Cukai menggunakan pesawat tanpa awak (DRONE) dalam pengawasan barang masuk apalagi banyaknya pelabuhan tikus di Kepulauan Riau yang sulit dijangkau oleh kapal apapun.
"Dengan menggunakan drone kita hanya cukup mengendalikan dari jarak jauh,dan bisa melihat aktifitas apa saja yang di lakukan di pelabuhan-pelabuhan tikus sehingga penyelundupan bisa dikurangi dan penerimaan negara bisa bertambah. "ujarnya setelah melakukan pertemuan bersama Tim Kunker Komisi XI DPR di kantor Kanwil Kemenkeu Batam, pekan lalu.
Soepriyatno menambahkan bahwa pengawasan dan serapan anggaran di Kepri ini sudah cukup baik, dan banyak sekali terobosan-terobosan yang mereka lakukan dan patut didukung, dimana penyerapan anggarannya sekitar 75%.
Namun lanjutnya, jaman sekarang ini beda dengan jaman dahulu, dimana sekarang ini KPK, kejaksaan dan kepolisian yang gencar melakukan praktek operasi tangkap tangan (OTT). Mereka sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dan akhirnya serapan anggaran masih kecil.
" Bagi saya, penyerapan anggaran 75% cukup kecil dan rugi kalau itu tidak bisa di manfaatkan untuk kepentingan masyarakat di sini untuk pembangunan. Dalam hal ini Presiden harus mengambil solusi bagaimana agar serapan anggaran di Batam bisa lebih tinggi dan bisa dimanfaatkan oleh rakyat dan Kementerian dalam pengawasan dan penyerapan anggaran bisa bekerja lebih optimal dan tidak ada ketakutan dalam mengambil keputusan," tuturnya.
Kendala lainnya yang di temui di Batam kata dia, daerah ini membutuhkan banyak sekali anggaran tetapi tidak disetujui oleh pemerintah pusat sehingga kinerjanya kurang bagus."Misalkan daerah tersebut membutuhkan 100 tapi hanya di setujui 50, akibatnya kedodoran untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. " ujar politisi F-Gerindra daerah pemilihan Jawa Timur II.
Dalam kaitan ini Soepriyatno mengusulkan perlu adanya musrenbang.(musyawarah perencanaan pembangunan).bagaimana nantinya bisa berdiskusi memecahkan problem di masyarakat. " Musrenbang nantinya benar-benar bisa dimulai dari bawah kemudian bisa dilakukan dengan transparan, kredibel.sampai kepusat pun hasilnya jauh lebih baik," jelas Soepriyatno menambahkan.
