Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Hasrul Azwar menyampaikan laporan mengenai usulan rencana kerja dan aggaran (RKA)  DPR RI Tahun 2018 dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan IV.

Berdasakan Undang-Undnag Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada Pasal 75 Ayat (1) menyebutkan DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan. 

 “Maka dari itu, seiring dengan dimulainya penyusnan RAPBN Tahun Anggran 2018, maka BURT telah menerima usualn RKA Tahun Anggaran 2018 dari Alat Kelengkaoan DPR, Sekretariat Jendral DPR RI dan Badan Keahlian DPR,” kata Hasrul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (6/4/2017).

Politisi fraksi PPP menyampaikan, usulan RKA tahun 2018 sebesar R 7.245.516.298.00 (tujuh triliun dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Dari jumlah tersebut, anggaran untuk Satker Dewan sebesar Rp 4.870.544.977.00 yang dialokasikan untuk program pelaksanaan fungsi DPR dan program penguatan kelembagan DPR. 

Kemudia angaran untuk Satker Setjen DPR sebesar RP 2.375.71.321.000 yang terbagi atas dua program yaitu program dukungan manajemen pelaksanan tugas teknis dan program dukungan keahlian fungsi dewan.

“Kami berharap pemerintah dapat memenuhi usulan RKA DPR RI tahun anggaran 2018, mengingat usulan RKA ini hanya sekitar 0,34 persen dari APBN. Dan kita berharap kinerja DPR dapat lebih baik, seiring dengan komitmen kita untuk mewujudkan lembaga parlemen yang modern dalam memenuhi amanat aspirasi rakyat,”harapnya.