Komisi XI: APBN Krisis

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang mengalami masalah krisis APBN.

Betapa tidak, lanjut dia, program tax amnesty yang jadi andalan pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak realisasinya tak sesuai target.

"Akibatnya, dompet negara terancam kritis saat pembangunan masih butuh biaya banyak," tandas ketua DPP Gerindra itu di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (12/04/2017).

Menurutnya, konsistensi pemerintah dalam mengelola APBN secara transparan sangat dibutuhkan untuk menjaga agar APBN tidak kritis seperti saat ini.

"Pemerintah harus tetap konsisten untuk menghadirkan postur APBN yang digembar-gemborkan Ibu Menkeu harus kredibel dan transparan itu," sindir Heri.

Menurutnya, jika stabililitas fiskal ditempuh lewat utang, maka itu sama saja tidak menyehatkan fiskal.

"Cara-cara terus berhutang melahirkan ancaman guncangan keuangan," ujarnya.

Selain itu, kata Heri, APBN yang kredibel juga tidak bisa mengandalkan lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) semata.

Justru, lanjut dia, gemuknya SBN untuk membiayai defisit semakin memberi ancaman baru.

Disamping itu juga, kata dia, Kontribusi SBN terhadap total pembiayaan utang rata-rata mencapai 101,8 persen per tahun.

Sedangkan terhadap total pembiayaan anggaran mencapai 103,3 persen per tahun (APBN 2017), ungkapnya.

"Kecanduan yang berlebih terhadap SBN tersebut sudah pasti akan meningkatkan risiko fiskal," tandasnya.

Disamping itut terang dia, struktur kepemilikan SBN domestik yang diperdagangkan (tradable), tren kepemilikan asing terhadap surat utang pemerintah cenderung meningkat.

Pada 2011 misalnya, ungkap dia, porsi kepemilikan asing masih 30,5 persen, dan kemudian per September 2016 melonjak menjadi 39,2 persen atau baik hampir 10%.

"Risikonya adalah adanya ancaman pembalikan dana secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar (sudden reversal) yang dapat berdampak sistemik, sehingga pasti menekan kestabilan perekonomian nasional," ujar dia.

Lebih lanjut Heri mengingatkan, Rencana pemerintah via Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk melakukan penghematan anggaran sebesar Rp34 triliun untuk tahun ini jangan sampai mengganggu jalannya program prioritas nasional.

"Pemerintah harus tetap konsisten untuk lebih terfokus untuk proyek-proyek strategis nasional idealnya anggaran tidak lagi berbasis fungsi atau money follow function, namun harus berorientasi pada program yang memberi manfaat langsung atau money follow program," pungkasnya.