Mantan Ketua DPR Marzuki Alie angkat bicara mengenai nota keberatan kepada presiden tentang pencegahan Setya Novanto keluar negeri.
"Terserah yang bersangkutan, masing-masing, namanya usaha. Presiden tak ada urusan dengan cegah tangkal, itu urusan pengadilan, penegak hukum," kata Marzuki ketika dihubungi, Rabu (12/4/2017) malam.
Marzuki mengatakan Indonesia bukan negara hukim bila Presiden Joko Widodo merespon nota keberatan tersebut. Pasalnya, presiden akan dianggap intervensi.
"Kalau keberatan dengan cegah tangkal, ajukan gugatan atau praperadilan kenapa dilakukan cekal, tidak dengan kekuasaan, harus dengan hukum. Kalau ajukan nota keberatan, itu maka kekuasaan dan proses politik," kata Marzuki.
Marzuki menuturkan dirinya tidak pernah membahas nota keberatan saat menjabat sebagai Ketua DPR. Ia mencontohkan saat kader atau menteri yang berasal dari Demokrat terkena cekal maka partai tidak pernah mengajukan nota keberatan.
"Saya tidak mau kasih saran, pintar lah mereka daripada saya," kata Marzuki.
Sebelumnya, Pimpinan DPR akan menyurati Presiden Joko Widodo mengenai keberatan terhadap pencegahan Setya Novanto keluar negeri. Pencegahan itu dilakukan KPK terkait kasus e-KTP.
"Kesimpulannya kami akan bersurat kepada presiden. Inti keberatan itu adalah, keberatan kami, akhirnya menjadi keberatan DPR atau keberatan Bamus, bahwa tindakan pencekalan kepada ketua DPR telah tidak mempertimbangkan hal-hal yang ada," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Fahri didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Fahri mengatakam keputusan tersebut diambil dalam rapat badan musyawarah (Bamus) DPR yang diikuti seluruh fraksi kecuali Hanura dan Demokrat. Menurut Fahri, situasi saat ini memerlukan sikap yang kompak serta kelembagaan secara resmi.
"Karena kami ingin mengambil satu sikap, yang bukan sikap rapim saja, tetapi paling tidak sikap Bamus, sehingga bisa mewakili keterwakilan semua fraksi di DPR," kata Fahri.
