Wakil ketua tim pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik berharap, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memasukkan program Anies-Sandi dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2017.

"Supaya selama tiga bulan awal kepemimpinan Anies-Sandi bisa langsung fokus mewujudkan ide-idenya," ‎kata Taufik saat jumpa pers di Posko Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).

Saat ini, lanjut Taufik, pihaknya sedang membentuk tim transisi sebelum Anies-Sandi resmi dilantik pada bulan Oktober 2017 mendatang.
Tim transisi itu, jelasnya, bernama 'Tim Persiapan dan Sinkronisasi', dimana salah satu tugasnya adalah menyusun program-program prioritas Anies-Sandi untuk dimasukkan ke dalam KUA-PPAS Perubahan.

"Diusahakan program DP (down payment) nol rupiah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, One Kecamatan-One Center Enterprenuer (OK-OCE) untuk bisa masuk ke anggaran perubahan atau KUA-PPAS 2017, biar begitu Anies-Sandi menjabat bisa langsung dieksekusi" terangnya Taufik.

Menurut Taufik, masuknya empat program milik Anies-Sandiaga sangat penting dan krusial untuk jalannya pemerintahan pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS tersebut.
‎
"Jadi, KUA-PPAS Perubahan 2017 itu yang mengajukan memang gubernur lama, tapi yang menggunakan di tig bulan sisa tahun anggaran gubernur baru juga. Bulan Oktober kan sudah tergambar janji gubernur baru. Kalau gubernur lama tidak mau, justru kami bertanya-tanya, ada apa ini?," ujarnya.‎

"Mestinya, Ahok-Djarot tidak keberatan jika betul misi-misinya untuk mensejahterakan rakyat. Saya kira,‎ Pemda DKI harus terbuka, arif dan bijaksana.‎ Saya hanya menghimbau, agar semua berjalan fair, lempeng, dan lurus.‎ Jika mereka main tutup diri, artinya mereka sengaja menabrak mandat rakyat. Tujuannya apa? Mau ngerjain Anies-Sandi biar tabrakan sama rakyat. Jadi, ini bukan soal regulasi tapi kebijaksanaan semua pihak," pesan Taufik. ‎

Diketahui, sebelumnya Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat menyebut, bahwa tim transisi Anies-Sandi bukanlah seperti tim transisi Presiden.

Dengan demikian dapat mengajukan usulan tersebut lewat fraksi Parpol pendukungnya di DPRD DKI.‎

"Ini kan gubernur ya, gubernur bukan presiden, jadi kalau ada (usulan) itu masukin aja lewat fraksi, fraksi dia, fraksi pendukungnya (Anies-Sandi)," kata Djarot singkat, sesaat sebelum meninggalkan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).‎