Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa harusnya pengerjaan bendungan tersebut sudah hampir rampung sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat dan mereka terbebas dari kekeringan.
Namun sayang pengerjaan proyeknya justru mangkrak.
"Dari sini saja sudah terlihat bahwa ada hajat hidup orang banyak yang jadi korban. Tentu ini layak untuk diinvestigasi, kenapa bisa terjadi," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jum'at (5/5).
Bagaimana tidak. Target awal, pengerjaan proyek tersebut akan rampung pada tahun 2017 ini. Tapi pada kenyataannya, jangankan ada perkembangan pembangunan. Untuk membebaskan lahan saja masih terhambat. Padahal sejumlah dana sudah dikantongi Pemda.
"Ini kan harus dibuka, kenapa persoalan pembebasan lahan ini bermasalah, uang pembebasanya ada atau bisa juga diduga habis, KPK harus masuk di situ. Jika dibiarkan ini tentu akan berbahaya dan rakyat yang kembali jadi korbannya, sekali lagi ini bendungan, bukan proyek jalan tol," desaknya.
Luas proyek bendungan adalah 228 hektar. Aggaran ganti rugi tanah warga yang disiapkan oleh pemerintah sekitar Rp.100 miliar. Tapi anehnya masih banyak warga setempat yang tidak mendapatkan ganti rugi yang layak.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun memberi perhatian khusus terhadap pengerjaan proyek tersebut dengan menegur Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo untuk segera merampungkan proyek agar airnya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat sekitar.
