Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menyoroti kondisi perpustakaan daerah di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Pasalnya, kabupaten yang baru berdiri selama 10 tahun tahun itu hanya memiliki satu pustakawan. Tentu ini sangat memprihatinkan ditengah kondisi rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia.
“Ditengah-tengah terpuruknya literasi baca kita, yang memprihatinkan betul adalah pustakawan yang ada di Kubu Raya ini hanya satu orang. Bayangkan bagaimana mengejar ketertinggalan ini kalau sumber daya manusianya tidak ditambah,” tegas Sutan di sela-sela kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Kalbar, baru-baru ini.
Informasi yang didapat ini, tambah Politisi F-Gerindra itu, akan menjadi catatan komprehensif Komisi X DPR untuk disampaikan kepada mitra terkait.
Politisi asal dapil Jambi itu pun berharap dengan disahkannnya Undang-Undang Sistem Perbukuan belum lama ini, diharapkan turut meningkatkan minat baca dan literasi khususnya di Kubu Raya maupun Kalbar pada umumnya.
Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus menjelaskan, saat ini di Kubu Raya hanya memiliki satu pustakawan, dengan 746 perpustakaan, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, tempat ibadah, panti asuhan, dan lainnya.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk Kubu Raya yang ada, idealnya koleksi buku yang dimiliki perpustakaan daerah sebesar 12.500 judul buku, namun saat ini koleksi buku di perpustakaan daerah masih ribuan judul.
“Tidak hanya buku, sebenarnya untuk bangunan, perpustakaan kami juga masih memerlukan perhatian, karena letak perpustakaan daerah saat ini masih menyatu dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kubu Raya,” jelas Hermanus.
Hermanus berharap, Komisi X DPR mendorong pembangunan perpustakaan yang lebih representatif dan menambah pengadaan jumlah koleksi judul buku.
Hal senada diungkapkan perwakilan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kubu Raya, Pan Rizal. Menurutnya, dari jumlah penduduk Kubu Raya yang mencapai lebih dari 597 ribu jiwa, seharusnya ada 12.500 judul.
“Namun saat ini, koleksi buku yang tersedia hanya 4.907 judul buku. Kami sudah upayakan peningkatan melalui APBD, tapi belum memadai,” jelas Rizal.
Rizal menambahkan, saat ini untuk sarana dan prasarana kantor dinas sudah cukup baik, karena menempati bangunan baru. Namun sayangnya, ruangan itu bukan untuk ruang baca, namun diperuntukkan untuk perkantoran. Standar nasionalnya, luas bangunan minimal 600 meter persegi, namun ini hanya 96 meter persegi.
“Kunjungan pembaca 18 ribu orang dalam setahun, setiap bulan 1500, per hari 200-300 orang. Bayangkan dengan ruang baca yang sekecil itu. Sehingga jauh dari standar nasional,” jelas Rizal, sembari berharap ada uluran bantuan dari pemerintah terkait permasalahan perpustakaan di Kubu Raya ini.
