Anggota Komisi X DPR RI Lathifah Shohib menilai, kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai dan layak, sangat mempengaruhi keamanan dan kenyamana kegiatan belajar dan mengajar murid. Tentunya, sarpras ini harus menjadi perhatian pemerintah.
Demikian dikatakan Lathifah usai meninjau sarpras di beberapa sekolah, diantaranya SMPN 1 Sungai Kakap dan SDN 39 Sungai Kakap, di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, baru-baru ini. Peninjauan ini menjadi salah satu rangkaian kunjungan kerja ke Kalbar yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih (F-PKS).
“Kita kunjungan ke beberapa sekolah, dan kondisi sekolah sangat memprihatikan. Jumlah siswanya besar, tapi sarprasnya yang ada tidak memadai. Kita lihat di beberapa ruang kelas itu atapnya banyak yang jebol, itu berbahaya. Bagaimana murid dapat belajar dengan baik, jika kondisi fisik sekolahnya tidak baik,” keluh Lathifah.
Politisi F-PKB itu bahkan mendapat info, pada akhir dan awal tahun, SDN 39 Sungai Kakap langganan terkena banjir. Tentunya ini selain mengganggu kegiatan belajar mengajar, juga dikhawatirkan mengganggu kesehatan murid. Akibat sekolah yang banjir, rentan menimbulkan penyakit seperti penyakit kulit, hingga demam berdarah.
“Ini tidak memberikan akses kepada anak didik belajar dengan baik, termasuk dari sisi kesehatan juga tidak baik. Biasanya banjir itu membawa penyakit. Anak-anak rentan penyakit. Ini harus dijaga. Harus ada kerjasama Kemendikbud dengan Kemenkes, dalam hal ini untuk memperhatikan anak-anak yang rentan terkena imbas penyakit dari banjir,” jelas Lathifah.
Masih terkait sarpras, Lathifah pun melihat masih adanya kekurangan jumlah ruang kelas, yang tak sebanding dengan jumlah murid. Ia pun berharap, rekomendasi Panja Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X yang telah diberikan kepada pemerintah, dapat menjadi perhatian.
“Rekomendasi Panja Sarpras itu kita minta kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud sebagai penanggung jawab di bidang pendidikan untuk membuat roadmap, dalam rangka perbaikan sarpras yang 75 persen ruang kelasnya rusak, mulai dari rusak ringan, sedang, berat, maupun total,” dorong Lathifah.
Permasalahan minimnya jumlah guru pun turut menjadi sorotan Lathifah. Menurutnya, dengan adanya moratorium rekrutmen PNS, menyebabkan tak adanya regenerasi tenaga pendidik. Hal ini menyebabkan banyak daerah yang kekurangan guru, termasuk di Kubu Raya.
“Kami sudah minta kepada Mendikbud dan Menpan RB untuk guru agar moratoriumnya dicabut. Kita berharap pemerintah segera cabut moratorium, dan mengangkat guru honorer K2 menjadi PNS untuk mengisi kekurangan guru PNS di sekolah,” harap politisi asal dapil Jawa Timur itu.
