Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Lebak mendesak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mempermudah pelayanan pembuatan administrasi kependudukan, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, maupun akta kelahiran.
Sebagai contoh, jarak dari Desa Sinar Galih, Kecamatan Cibeber ke Rangkasbitung sejauh 240 kilometer. Jika ada masyarakat yang ingin membuat KTP atau administrasi kependudukan lainnya, harus memiliki uang minimal Rp 500 ribu. Dari Kampung mereka di Desa Sinar Galih, warga harus naik ojek menuju jalan beraspal dengan biaya sebesar Rp 150 ribu. Dari situ mereka harus naik mobil ke Rangkasbitung dengan biaya Rp 50 ribu. Sesampai di Rangkasbitung, mereka terkadang tidak bisa langsung membuat KTP atau yang lainnya, lantaran sudah terlalu siang dan kehabisan tiket antrean, sehingga warga tersebut harus menginap. Keesokan harinya mereka baru dapat membuat KTP dan bisa langsung pulang jika sudah selesai.
“Untuk mendapatkan dokumen kependudukan masyarakat di Sinar Galih harus mengeluarkan uang Rp 400 ribu untuk transportasi dan Rp 100 ribu untuk penginapan plus makan,” ujar Iip Makmur,
Ketua Fraksi PKS DPRD Lebak di ruang Komisi A DPRD Lebak, Kamis (6/1).
Solusi yang dapat dilakukan, katanya, mengefektifkan pelayanan mobil keliling, khususnya untuk masyarakat yang ada di pedalaman. Kedua, membuat unit pelayanan teknis (UPT) Disdukcapil di setiap kecamatan dan ketiga di kantor Disdukcapil dibuatkan loket khusus bagi masing-masing kecamatan atau minimal 1 loket untuk 2 kecamatan.
Menyikapi, KTP ganda, Iip meminta Disdukcapil bersama kecamatan melakukan pendataan dan menghapus data penduduk ganda di salah satu wilayah kecamatan.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Sri Rahayu mengklarifikasi pemberitaan di media massa, terkait 4.000 penduduk yang memiliki KTP ganda. “Bukan KTP ganda, melainkan 4.000 penduduk yang mempunyai data ganda,” ungkapnya. Disdukcapil pada 2011 menyediakan layanan KTP keliling untuk meminimalkan beban masyarakat.
