Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lazarus berharap kasus suap jual beli opini antara oknum auditor BPK dengan oknum di Kemendes tidak terulang kembali.

"Kita berharap semua pihak bisa belajar, ke depan apabila ditemukan lagi WTP berkaitan dengan yang disangkakan (suap) tentu ini menjadi sebuah preseden buruk," kata politikus PDIP itu di Jakarta, Kamis (1/6/2017).

Hanya saja Lazarus enggan mengomentari apakah kemendes layak atau tidak mendapatkan predikat WTP dari BPK.

"Yang jelas kita berharap auditnya profesional dan memang kemendes mendapatkan hasil audit yang WTP, Tapi manakala tidak, ya kita serahkan saja kepada proses yang berlaku saat ini," pungkasnya.

Seperti diketahui, KPK baru-baru ini meringkus sejumlah pejabat negara yakni pejabat BPK dan Kemendes yang diduga melakukan praktek suap dalam perkara jual beli opini WTP.

Sebelumnya diberitakan, kasus 'jual beli' opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dilakukan oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah berlansung lama.

Kasus suap yang menimpa dua oknum auditor BPK kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bukan yang pertama kali terjadi. Demikian dikatakan mantan Wakil Ketua KPK Haryono Umar dalam diskusi di Perbanas Institute, Rabu (31/5).

Haryono menceritakan, saat dirinya menjadi komisioner KPK pada 2007-2011 silam, dirinya juga pernah mengusut kasus serupa.

"Sulawesi utara. Di Minahasa Selatan. Jadi, memang sudah pernah ada. Tapi, levelnya lebih kecil dari ini. (Dulu) BPK Provinsi," ungkap dia.