Komentari
Berita Anggota Parlemen

Komisi VIII Apresiasi Perolehan Opini WTP Kemenag

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Fauzan mengapresiasi Kementerian Agama, yang telah mendapapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, kinerja yang dilakukan Kemenag selama ini berarti tidak sia-sia.

Demikian dikatakannya di sela-sela rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama, Kementrian Sosial, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

“Kita juga mengucapkan syukur bahwa Kementerian Agama telah mendapatkan persetujuan anggaran untuk tunjangan profesi guru. Selain itu, Kemenag juga harus bisa mensyukuri nikmat berupa tambahan anggaran, karena mendapat dana tambahan anggaran yang cukup signifikan,” imbuh politisi F-PPP itu.

Lain hal dengan mitra kerja Komisi VIII DPR lain yang mendapatkan potongan anggaran, yakni Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ia menyarankan dua kementerian itu harus sedikit bersabar. Menurutnya, sabar adalah sifat kekasih Allah. Ia pun tetap mendukung pemerintah.

“Mudah-mudahan kesejahteraan umat bisa bertambah, sehingga Anggota Komisi VIII bisa menjelaskan kepada masyarakat khususnya daerah pemilihan bahwa pemerintah betul-betul memperhatikan umat,” imbuh politisi asal dapil DKI Jakarta itu.

Raker itu menghasilkan kesimpulan bahwa Komisi VIII DPR dapat menerima dan menyetujui perubahan alokasi anggaran dalam APBN-P Tahun Anggaran 2017 beberapa mitra kerjanya. Alokasi pagu anggaran Kementerian Agama RI menjadi sebesar Rp 63,4 triliun, dari pagu awal sebesar Rp 60,1 triliun.

Kemudian, alokasi pagu anggaran Kementerian Sosial RI menjadi sebesar Rp 17,3 triliun, dari pagu awal sebesar Rp 17,5 triliun. Sementara alokasi pagu anggaran Kementerian PP & PA dari Rp 573 miliar menjadi sebesar Rp 503 miliar. Sementara alokasi pagu anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi sebesar Rp 1,88 triliun, dari pagu awal sebesar Rp1,18 triliun.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher selaku pimpinan rapat menambahkan, pihaknya juga mendesak Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala BNPB agar dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2017 menindaklanjuti secara sungguh-sungguh pandangan dan saran Komisi VIII DPR.

Diantaranya memaksimalkan capaian target program tahun 2017, meskipun terdapat anggaran kementerian/lembaga yang  mengalami penghematan. Kemudian,  melaksanakan program dan anggaran secara efektif dan efisien dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, dan memprioritaskan pemenuhan aspirasi daerah dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2017.

“Komisi VIII juga mendesak untuk empercepat pencairan tunjangan profesi guru (TPG) PNS dan Non PNS terhutang karena kekurangan anggarannya telah dipenuhi sebesar Rp 4,630 triliun pada tahun 2017 dan menghindari terjadinya kekurangan anggaran TPG pada tahun 2018,” jelas politisi F-PAN itu.

Selain itu, mitra kerja juga diminta untuk melengkapi data pendukung yang valid terhadap capaian pelaksanaan program three ends (akhiri kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia dan kesenjangan ekonomi bagi perempuan). “Dan meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk efektifitas pelaksanaan program dan anggaran penanggulangan bencana,” tutup politisi asal dapil Banten itu.

Diposting 26-07-2017.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Mereka dalam berita ini...

M. Ali Taher

Anggota DPR-RI 2014
Banten III

Achmad Fauzan Harun

Anggota DPR-RI 2014
DKI Jakarta I