Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berpikir ulang terkait rencana penghapusan subsidi solar untuk nelayan.
"Masa pengguna jalan raya yang kaya punya mobil saja disubsidi, nelayan enggak disubsidi, kan aneh," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, aturan BBM subsidi untuk nelayan sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
Ia meyakini pencabutan subsidi solar jelas akan berdampak besar kepada nelayan. Sebab, hampir 60 persen biaya produksi nelayan disumbang oleh biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut.
Artinya, bila subsidi solar dicabut, harga BBM yang harus dibayar nelayan bisa lebih mahal. Hal ini dipastikan akan berdampak kepada kenaikan biaya produksi sehingga keuntungan bisa menurun.
Saat ini dampak dari pencabutan subsidi solar mungkin tidak begitu terasa lantaran harga minyak dunia yang relatif stabil. Namun, bila harga minyak dunia melonjak, maka harga solar akan semakin mahal.
Seharusnya, pemerintah mendorong agar volume subsidi solar untuk nelayan ditingkatkan. Dengan begitu diyakini para nelayan akan lebih mudah mendapatkan solar subsidi untuk melaut.
"Apakah subsidi BBM ini memberikan dampak kepada nelayan maka pasti jawabanya itu positif," kata Herman.
Terkait penyaluran solar subsidi yang tidak tepat sasaran, Herman mengatakan bahwa Komisi IV kerap diberitahu lansung olah Menteri Susi. Bila benar terjadi, maka ia menilai hal ini perlu ditangani serius oleh Kepolisian.
Sebelumnya, Susi Pudjiastuti mengusulkan pencabutan subsidi solar untuk nelayan kecil. Selama ini, bahan bakar yang sebagian harganya ditanggung pemerintah itu justru banyak dinikmati perusahaan, bukan nelayan.
Saat ini nelayan lebih butuh ketersediaan solar yang cukup di seluruh wilayah Indonesia untuk melaut ketimbang subsidi solar yang justru sulit didapatkan nelayan.
Sementara itu Mirhasan, seorang nelayan, saat antre di Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Selasa (1/8/2017), hanya bisa pasrah kalau pemerintah mencabut subsidi BBM untuk nelayan.
Sebagai nelayan dengan perahu yang tergolong kecil, pria separuh baya itu hanya berhak mendapatkan 10 liter solar saat hendak melaut. Solar sebanyak itu hanya bisa buat melaut dengan jarak tak lebih dari 10 mil pulang-pergi.
"Padahal kalau kita melaut setidaknya sampai dua malam untuk mencari lokasi ikannya," kata dia.
