Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, berharap tak ada lagi pemotongan anggaran untuk DPR di tahun anggaran 2018. Fadli berharap rencana anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun diamini pemerintah.
Fadli mengatakan, anggaran DPR saat ini, terbilang paling kecil jika dibandingkan lembaga-lembaga lainnya.
Anggaran DPR tahun 2017 hanya sekitar 0,34 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, katanya, di negara-negara berkembang lain, anggaran parlemen tergolong cukup besar.
Fadli menjelaskan, anggaran DPR tahun 2017, ditetapkan sebesar Rp 4,26 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut hasil pemotongan. Ketika mengajukan anggaran tahun 2017, DPR menulis angka yang lebih besar dari Rp 4,26 miliar.
Namun, rencana anggaran itu dipotong pada beberapa bagian sehingga menjadi Rp 4,26 triliun.
Fadli berharap anggaran untuk tahun depan tidak dipotong karena DPR juga perlu membenahi sejumlah hal. Bahkan ia berharap DPR independen dalam mengelola anggarannya.
Fadli menjelaskan, anggaran DPR tahun 2018 antara lain akan digunakan untuk untuk perbaikan ruangan anggota Dewan, tenaga ahli, dan staf. Sebab, penambahan tenaga ahli hingga staf administrasi membuat ruangan kerja anggota Dewan menjadi semakin sempit.
"Jadi tidak mungkin bisa bekerja di ruangan yang terlalu padat dan sempit," ujar dia.
Fadli juga menyatakan, ada wacana memindahkan perumahan anggota DPR dari Kalibata ke lahan bekas Kompleks Taman Ria Senayan di samping Kompleks Parlemen.
Fadli menilai hal itu akan lebih baik karena dapat menekan anggaran transportasi para anggota DPR. Apalagi, biaya pemeliharaan rumah-rumah jabatan di Kalibata cukup mahal.
"Bisa lebih murah kalau di sini (Senayan) dibangun semacam apartemen tinggi, itu pernah kami diskusikan. Rumah susun-lah ya, yang layak tentu saja. Kan itu cuma dipinjamkan selama masa dinas," ucap politisi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Anton Sihombing menyatakan total anggaran yang diajukan DPR di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.
Rinciannya, Rp 4 triliun untuk Dewan sedangkan selebihnya untuk kesekretariatan DPR.
Anton menganggap permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun tersebut merupakan permintaan yang wajar karena besarannya hanya 0.35 persen dari APBN 2018.
Terkait anggaran DPR untuk tahun 2018, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR bakal menanyakannya ke Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Hal ini dijelaskan Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, MKD ingin memastikan bahwa kenaikan anggaran ini harus digunakan untuk pembenahan fasilitas. Apalagi, MKD sudah mendapat laporan tentang fasilitas di DPR yang sudah membahayakan.
"Kami mau panggil BURT dan Kesetjenan DPR. Ada laporan masuk ke MKD, ada yang sudah nyaris celaka karena liftnya anjlok," kata Dasco.
