Anggota Komisi II DPRD Batam, Hendra Asman mengatakan turunnya daya beli masyarakat akibat krisis global menyebabkan realisasi penerimaaan pajak daerah semester I 2017 tidak sesuai ekspetasi atau perencanaan yang telah disusun.
"Kita kan sama-sama merasakan dampak krisis global saat ini. Imbasnya pada sumber pendapatan daerah (PAD) Kota Batam," kata Asman kepada Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (16/8).
Menurut dia, tidak tercapainya taget pajak daerah bukan berarti pemerintah atau legislatif memasang target yang terlalu tinggi. Bahkan, Asman menegaskan, target APBD murni 2017 telah sesuai perencanaan dan melihat kondisi Kota Batam saat itu.
"Misalnya BPHTB, ditargetkan Rp 342 miliar. Karena kami berkeyakinan BPHTB akan tumbuh. Apalagi proyek-proyek besar seperti One Residence, Aston Apartemen, Oxley berkelas internasional masuk ke Batam, keyakinan kami bisa naikan BPHTB," ucapnya.
Namun seiring waktu, masuknya pengembang berskala internasional tersebut tidak berbanding lurus terhadap pajak BPHTB. Ditambah lagi terjadinya krisis global yang menyebabkan daya beli masyarakat Batam pada umumnya turun dan semakin berkurang.
"Kita tak mau mengambil resiko dengan memberikan target tinggi. Dan itu sudah sesuai perencanaan yang matang," tuturnya.
Asman berharap, BP2RD) bisa menjemput bola ke BP Bata. Sehingga berapa berkas IPH yang masuk harus segera keluarkan. Begitu juga dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada pengurusan sektor wajib pajak lainnya.
"Kita tak bisa menerima ekonomi lesu. IPH yang sudah masuk segera keluarkan. Termasuk juga mempermudah sektor pajak," terang politisi Golkar tersebut.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono menyebutkan, tidak tercapainya sektor pajak berimbas kepada program pemerintah daerah yang ditunda.
Termasuk program-program yang diusulkan melalui reses yang dilakukan anggota dewan. Namun demikian, ia menilai, kondisi ini harus disikapi arif dan bijaksana, mengingat penundaan program tersebut bukan disengaja.
"Apaakah kita bisa menerima? Tentu segala sesuatunya harus dikomunikasikan bersama dan ada data pendukung yang kuat. Tentunya kita juga akan dapat menerima asal secara teknis dan yuridis bisa diterima sesuai ketentuan," kata Djoko.
Dia juga mengaku akan sangat susah memberikan penjelasan kepada masyarakat akibat adanya rasionalisasi ini banyak program pembangunan yang ditunda. "Komisi IV saja misalnya beberapa posyandu yang dihold karena adanya defisit anggaran," tuturnya.
Rohaizat, anggota Komisi III DPRD Batam menilai semua pihak bisa menerima kondisi saat ini.Namun demikian ia berharap, program yang ditunda tahun ini bisa diusulkan kembali pada APBD murni 2018, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Batam bisa tetap terealisasi.
"Pembangunan halte bus transbatam misalnya, kita minta dianggarkan lagi tahun depan," sebutnya.
