Berita Anggota Parlemen

Soal Divestasi 51% Saham, DPR Ragukan Komitmen Freeport

Anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo meragukan komitmen PT Freeport Indonesia soal kesepakatan divestasi 51% saham. Sebab,sebelum-sebelumnya Freeport selalu memberikan janji-janji belaka tanpa realisasi konkrit.

Harry menyampaikan hal itu menanggapi kesepakatan pemerintah dengan Freeport tentang empat hal. Yakni divestasi saham, perubahan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pembangunan Smelter dan stabilitas penerimaan negara.

"Masih belum tuntas karena belum ada kesepakatan harga sahamnya (soal divestasi 51%), butuh proses negosiasi lagi, bisa saja batal karena tidak tercapai kesepakatan harga," kata Politikus Gerindra itu saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Selain soal divestasi saham, Harry juga mengaku masih ragu dengan komitmen Freeport tentang pembangunan tempat pengolahan atau pemurnian hasil tambang sebagaimana diamanatkan UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

"Soal smelter kita lihat realisasinya karena janji-janji seperti ini sudah pernah. Sejak lama dijanjikan tapi realisasinya nol," sindir Harry.

Seperti diketahui, hari ini Selasa (29/08) dalam konferensi pers yang digelar di KemenESDM, pemerintah yang diwakili Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyepakati sejumlah poin penting dengan PT Freeport.

Adapun poin penting yang menjadi kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport adalah: 1. Freeport bersedia melepas divestasi sahamnya sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia 

2. Freeport sepakat akan membangun Smelter mulai sekarang sampai tahun 2022 

3. Freeport bersedia beralih dari rezim Kontrak Karya (KK) ke rezim IUPK 

4. Freeport harus berkontribusi besar terhadap penerimaan negara ketika rezim KKnya berubah menjadi IUPK

Diposting 30-08-2017.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Harry Poernomo

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Tengah VI