Usulan dividen yang diajukan pemerintah lewat Kementerian BUMN harus rasional dengan melihat kinerja keuangan, kebutuhan cadangan modal, dan rencana investasi. Komisi VI DPR RI segera mendalami usulan pemerintah tersebut pada rapat Panja Dividen.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman mengemukakan hal tersebut usai memimpin rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi VI dengan para direksi BUMN dan deputi BUMN, Rabu (06/9/2017). Usulan pemerintah soal target dividen tahun 2018 ini segera dibahas dalam konsinyering Panja Dividen 8-9 September 2017.
“Kita sedang perdalam pada konsinyering nanti. Ini sudah ada usulan dari pemerintah, tapi apakah rasionalitasnya cocok untuk kepentingan BUMN tersebut, sebab ada aturan yang sudah ditetapkan UU mengenai besaran dividen. Kita akan tanya pada para direksi dan deputi, apakah rasionalitasnya sudah sesuai. Pada konsinyering akan lebih lengkap. Ini baru informasi awal,” papar Azam.
Setoran dividen, lanjut Anggota F-PD ini, tidak setiap tahun bisa dinaikkan, karena harus melihat kondisi masing-masing BUMN. Pemerintah memang butuh dana. Tetapi rasionalitasnya juga harus dilihat. BUMN butuh cadangan dana untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya. “Jangan sampai cadangan dana BUMN itu tidak tercapai lalu tetap harus setor dividen kepada pemerintah. Akibatnya, perusahaan BUMN jadi lemah. Cadangan itu penting untuk pertumbuhan perseroan,” kilah Azam.
BUMN yang tidak punya kemampuan, sebaiknya tidak ditarik dividen terlalu besar. Komisi VI pun akan membicarakan lagi dengan pemerintah soal BUMN yang tak punya kemampuan memberi dividen. “Mungkin ada yang perlu dinaikkan dan diturunkan. Ada patokan rasionalitasnya terhadap cadangan yang harus disisihkan,” ungkap politisi dari dapil Jatim III itu.
