Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi ditetapkan sebagai mitra kerja Komisi VIII DPR RI yang baru. Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengetuk palu tanda disetujuinya BPKH sebagai mitra baru Komisi VIII.
Anggota Komisi VIII DPR Endang Maria Astuti usai rapat paripurna, Rabu (13/9/2017), di DPR berkomentar, BPKH diharapkan segera bekerja menata sistem pelaksanaan ibadah haji di Tanah Air. Pelaksanaan haji kemarin yang masih menimbulkan masalah, bisa segera dibenahi BPKH. ”Yang jelas, dengan dibentuknya BPKH ini, eksekutor dan regulator tidak dipisah lagi. Kini semua menjadi satu,” tutur Endang.
Komisi VIII sendiri belum menggelar rapat perdana dengan BPKH. Langkah-langkah dan evaluasi haji 2017 segera dibicarakan dalam rapat perdana dengan BPKH. “Nanti kita rapatkan bersama untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Komisi VIII akan bahas secara intens dengan BPKH untuk mencari solusi terbaik. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan haji kemarin harus mendapat solusi terbaik,” ujar politisi dari dapil Jateng IV.
Dengan pemisahan lembaga, penyelenggaraan haji tidak lagi dimonopoli Kemenag. Polemik penyeleanggaraan haji bisa disudahi. Kini, badan pengawasnya pun sudah terbentuk. ”Biaya haji diharapkan bisa ditekan. BPKH kita harapkan jauh lebih baik dalam menyelenggarakan haji. Saatnya regulasi haji ditangani dengan tepat dan biaya haji tidak lebih mahal daripada Malaysia,” tutup Endang.
