Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, biaya pilkada yang terlalu mahal merupakan salah satu penyebab utama kepala daerah melakukan korupsi.
Kampanye di ajang pilkada langsung menuntut para calon untuk mengeluarkan uang yang tidak sedikit.
“Cost politik pilkada tinggi,” kata Riza di gedung DPR, Jakarta, Senin (18/9).
Riza menjelaskan, ke depan pola politik dan kampanye yang menimbulkan biaya tinggi harus diubah.
Pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu hingga DPRD harus mencarikan solusi bagaimana supaya politik maupun kampanye menggunakan biaya tinggi yang pada akhirnya memunculkan korupsi.
Dia mengatakan, penyelenggara pilkada harus memberikan sanksi kepada partai yang meminta mahar pada calon yang diusung. Begitu pun, si calon yang memberi mahar juga harus disanksi.
Karena itu, Riza berharap Bawaslu lebih cekatan lagi mengawasi pemilu. “Kami pengin dengar ada calon yang dibatalkan karena terbukti money politic,” tegasnya.
Sebab, dia berujar, pada pemilu 2014 maupun pilkada 2017, money politic banyak terjadi namun minim sanksi.
Karena itu, Riza meminta KPU dan Bawaslu, kepolisian, kejaksaan bersikap tegas terhadap praktik money politic.
“Jika terbukti harus diberi sanksi supaya memberi efek jera, karena sekarang orang tidak ada yang takut,” katanya.
Selain itu, kata dia, banyak pula pelaku money politic yang lolos dari sanksi. “Apakah tidak bisa dibuktikan? Sebenarnya bisa tapi ketegasan dari aparat belum ada,” tuntasnya.
