RMOL. Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mengadu ke Komisi IV DPR terkait penurunan populasi sapi perah peternak rakyat.
Para peternak itu mengaku khawatir. Sebab, merosotnya populasi tersebut telah menurunkan produksi susu dalam negeri, yang kini hanya bisa memenuhi 18 persen kebutuhan nasional.
"Peternakan sapi perah rakyat saat ini dalam kondisi darurat. Populasi sapi perah betina nasional hanya sekitar 300 ribu ekor, sementara produksi susu segar hanya mampu memenuhi sekitar 18 persen kebutuhan nasional," kata Sekjen PPSKI Rohadi dalam rapat audiensi dengan Komisi IV di Gedung DPR, Senin (25/9).
Kata Rohadi, penurunan populasi sapi perah betina ini di antaranya disebabkan melejitnya harga daging sapi pada kurun waktu 2014 hingga 2015. Karena kenaikan harga daging, banyak peternak sapi perah memutuskan memotong sapi mereka. Alasannya, harga susu di tingkat industri tidak terlalu menggairahkan, sementara harga daging tinggi.
"Terjadi penyusutan 200 ribu ekor, dari yang semula 500 ribu ekor," bebernya.
Menanggapi keluhan PPSKI ini, Anggota Komisi IV DPR Oo Sutisna mengaku prihatin.
"Ini sangat memprihatinkan. Padahal, dulunya kita berjaya. Makanya, harus ada program berkelanjutan, ada kesepakatan sebelum persetujuan anggaran tahun 2018, Dirjen PKH Kementan (Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian) silakan berunding dengan pelaku usaha dan peternak rakyat untuk selamatkan peternakan sapi perah kita. Kalau tidak, kita akan terus bergantung pada susu impor," katanya.
Dia menyarankan Dirjen PKH segera mendongkrak populasi sapi perah nasional. Dirjen PKH harus mau turun tangan dan memberikan banyak kemudahan. Sebab, peternakan sapi perah sedang terjepit. Di satu sisi, mereka dihadapkan harga susu segar yang sedang jatuh. Di lain sisi, mereka kesulitan mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Perbankan.
“Masalah utama di kita ini karena peternakan sapi perah itu padat modal. Pakan tambahan saja harga 6 ribu per kilogram. Itu lebih berat ongkos produksinya daripada hasilnya. Jadi, mahal karena padat modal,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi memberikan saran yang tak jauh berbeda. Politisi PAN ini meminta Dirjen PKH menggelar diskusi dengan mengundang semua asosiasi peternak dan pelaku usaha. Diskusi ini harus dilaksanakan sebelum Komisi IV DPR menyetujui APBN 2018.
"Sebelum bertemu formal, ketemu nonformal dulu. Road map swasembada daging dan hewani ini harus dikebut secara tahap demi tahap. Untuk sustainable," katanya.
