RMOL. Komisi VII DPR mengaku sedang menunggu penjelasan resmi pemerintah terkait hasil negosiasi investasi yang dilakukan dengan PT Freeport Indonesia.
Anggota Komisi VII Aryo Djojohadikusumo mengatakan, dirinya menyayangkan adanya pernyataan bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan Freeport mengenai persetujuan kerja sama kontrak. Walaupun akhirnya beredar surat yang menyatakan Freeport belum setuju dengan rencana divestasi saham sebesar 51 persen.
"Mengapa informasi terkini yang beredar berbeda dengan konferensi pers tersebut, apakah titik temu masih jauh. Apakah konferensi pers yang lalu itu hanya pencitraan belaka dan tidak sesuai dengan realita," jelas Aryo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/10).
Menurut Aryo, pemerintah harus menjelaskan isi kesepakatan yang dicapai bersama Freeport. Agar terbuka dengan jelas apa saja yang menjadi pokok persetujuan.
"Kami masih menunggu itu, dan sangat kecewa dengan minimnya informasi dan fakta yang tersedia. Apa yang sedang disembunyikan. Yang benar apakah penjelasan menteri ESDM dan menteri keuangan atau yang benar adalah isi surat keberatan Freeport," pungkas politisi Partai Gerindra tersebut.
