Komentari
Berita Anggota Parlemen

Nizar Zahro Sampaikan Keluhan Masyarakat tentang E-Toll

Anggota DPR RI Mohammad Nizar Zahro menyampaikan aspirasi masyarakat yang diterima oleh Fraksi Gerindra terkait masalah E-Toll dalam Rapat paripurna DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10). Nizar mengatakan, Fraksi partai Gerindra telah menerima beberapa aspirasi masyarakat, antara lain masalah e-toll dan juga mengenai pekerja di Jasa Marga.

"Undang-undang mata uang kita yakni Undang_Undang Nomor 7 Tahun 2011 sampai hari ini belum dicabut, padahal menurut Undang-Undang itu alat transaksi yang sah di republik ini adalah dengan memakai mata uang Rupiah. Namun prakteknya sekarang, dengan adanya peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan dengan e-money atau membayar tol dengan e-toll, jelas prakteknya menyalahi terhadap peraturan undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," ujarnya.

Nizar juga menyatakan bahwa sampai hari ini, kalau ingin melakukan pembayaran  tol harus memakai kartu plastik, padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, tidak ada satu pasalpun yang mengatur  hal tersebut. Dengan,diterapkan e-toll secara serentak, maka dikhawatirkan akan ada PHK besar-besaran akibat, yakni sekitar 20 ribu orang.

"Kita menerima aspirasi itu, maka kita sampaikan di forum yang terhormat ini, agar pemerintah juga memikirkan dengan adanya e-toll itu selain regulasinya menyalahi terhadap aturan undang-undang tentang mata uang, hal ini juga akan menimbulkan PHK yang lebih banyak lagi. Saya berharap kepada Pimpinan DPR untuk  menyampaikan masalah tersebut kepada pemerintah, karena kita membangun infrastruktur ini agar  bisa dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia, dan saya juga berharap supaya tidak terjadi PHK terhadap pekerja penjaga gardu jalan tol yang ada," pungkasnya.

Diposting 18-10-2017.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Nizar Zahro

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Timur XI