Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutia Viada Hafid meminta kasus penyanderaan terhadap 1300 warga oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Tembagapura, Papua. Aparat diminta aparat tak takut mengambil tindakan, termasuk operasi militer.
“Ada warga negara kita yang kabarnya tersandera, ini memang harus ditangani secara cepat. Silahkan apapun yang perlu dilakukan untuk warga negara kita. Kalau perlu operasi militer ya silakan, prinsipnya kedepankan profesionalitas,” tegas Meutya usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Menurut politisi F-PG itu, masalah di Tembagapura itu juga sudah mengandung unsur kemanusiaan. Untuk itu, Meutya mengusulkan untuk diusut tuntas supaya terkuak fakta aktor yang terlibat. Ia pun pun menyerahkan dalam bentuk apapun penangananya, baik dalam bentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atau tim invesitgasi, tidak masalah, asalkan kasusnya dapat selesai.
“Bentuknya mau TPF, mau investigasi dan lainnya, terserah. Jangan ketakutan kita terhadap mereka membuat kita tidak melakukan apa-apa juga. Karena takut dibilang pelanggaran HAM kemudian kita biarkan warga negara kita disandera,” tegas politisi asal dapil Sumatera itu.
Diketahui, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan bertindak persuasif untuk membebaskan 1.300 warga sipil yang disandera KKB di sekitar Kampung Kimberly dan Banti Distrik Tembagapura. Tim gabungan antara TNI dan Polri akan dibentuk untuk menangani masalah tersebut.
Satuan tugas terpadu penanggulangan kelompok kriminal bersenjata di Tembagapura terus menjaga dan mengamankan warga dari segala bentuk gangguan KKB di Papua. Satgas berupaya mengamankan dan melakukan langkah persuasif guna membebaskan 1.300 warga sipil yang disandera.
