Komisi VIII DPR RI mendorong Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk membangun asrama haji di kawasan bandara baru Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo. Pasalnya, dengan harga tanah yang semakin tinggi, dikhawatirkan akhirnya rencana itu tak pernah terealisasi.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI Wenny Haryanto saat pertemuan dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Muhammad Lutfi Hamid beserta jajaran di Kanwil Kemenag DIY, Rabu (22/11/2017). Kunjungan kerja spesifik dalam rangka melihat arah kebijakan dan program prioritas Kanwil Kemenag DIY ini dipimpin oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak.
“Kalau lahan itu tidak dibeli sekarang, maka harga tanah akan semakin tinggi, dan kita tidak akan pernah membeli. Padahal asrama haji DIY juga melayani bukan hanya jamaah haji di Yogyakarta saja, namun juga daerah sekitar Yogyakarta,” tegas Wenny.
Politisi F-PG itu melihat, harga tanah di Yogyakarta, khususnya Kulon Progo semakin mahal. Ia mendapat info, semula harga tanah di kawasan bandara baru sekitar Rp 5 ribu per meter. Namun karena ada pembangunan bandara DIY, harganya melonjak hingga Rp 400 – 500 ribu per meter.
“Saya melihat pentingnya perhatian khusus dari Kementerian Agama untuk mengabulkan permintaan Kanwil Kemenag DIY. Apalagi Kanwil Kemenag DIY telah mengajukan berkali-kali, namun belum direalisasikan. Pembangunan ini sangat urgent, karena kondisi asrama haji yang ada saat ini, sangat terbatas,” dorong politisi asal dapil Jawa Barat itu.
Dukungan untuk segera membangun asrama haji ini pun datang dari Ketua Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI Deding Ishak. “Terkait pembangunan asrama haji, khususnya dalam hal pembebasan lahan, kami mendukung,” imbuh politisi F-PG itu.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag DIY Muhammad Lutfi Hamid mengatakan, pihaknya berencana membebaskan lahan di areal kawasan bandara baru Yogyakarta seluas 5 hektar untuk asrama haji. Dengan estimasi harga tanah berkisar Rp 400 - 500 ribu per meter, maka dibutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp 20 - 25 miliar.
“Tentu kami sudah memiliki berbagai pertimbangan untuk rencana ini. Alasan paling mendasar untuk optimalisasi pelayanan jamaah haji di DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi yang akan memanfaatkan bukan cuma kuota haji DIY saja,” jelas Lutfi.
Lutfi menambahkan, keberadaan asrama haji DIY yang berada di Condongcatur, Sleman saat ini sifatnya hanya untuk transit dan hanya mampu menampung jamaah sebanyak 1,5 kloter. Dengan adanya asrama haji yang representatif di kawasan bandara baru Yogyakarta, tepatnya di Kulon Progo, diharapkan dapat mendukung pelayanan ibadah haji yang lebih baik.
“Apalagi bandara baru Yogyakarta sudah terkoneksi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Sehingga jamaah calon haji di wilayah selatan Jawa, seperti dari Ciamis akan lebih dekat ke Yogyakarta daripada ke Bekasi. Demikian pula yang dari Ponorogo lebih cepat ke Yogyakarta dibanding ke Surabaya,” papar Lutfi.
Menurut Lutfi, tingkat efisiensi yang tinggi ini juga bisa dilihat dari keberangkatan jamaah calon haji yang selama ini melalui Solo hanya 370 jamaah tiap keberangkatan. Sementara jika bandara baru Yogyakarta ini selesai dan resmi beroperasi, bisa memberangkatkan 450 jamaah untuk sekali angkut. “Tentunya efisiensi juga dari kebutuhan pendamping jamaah yang lebih sedikit dan sektor lainnya,” imbuh Lutfi.
Kunspek ini juga diikuti oleh beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI, diantaranya Supriyanto (F-Gerindra), Syofwatillah Mohzaib (F-PD), Siti Mufattahah (F-PD), Asli Chaidir (F-PAN), Mohammad Iqbal Romzi (F-PKS), Muslich (F-PPP), dan Choirul Muna (F-Nasdem). Selain pertemuan dengan Kakanwil Kemenag DIY, Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI juga meninjau Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Sleman di Maguwoharjo, Sleman.
