Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan pemerintah daerah untuk mengedepankan prinsip efisiensi dalam menyusun anggaran.

Tak terkecuali pemerintah DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PKB Lukman Edy menyusul pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-ABPD) DKI Jakarta 2018 yang tengah disoroti oleh publik.

"Asas efisiensi tetap harus jadi yang utama. Karena asas efisiensi ini bukan cuma ada di APBD tapi juga pengelolaan anggaran negara secara keseluruhan," ujar Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Lukman pun berharap DPRD DKI cermat dan bisa dengan tepat melakukan koreksi terhadap usulan-usulan dari Pemda DKI. Termasuk menolak usulan-usulan yang dianggap tak masuk akal.

Namun, di sisi lain ia memahami bahwa banyak anggaran yang dipotong pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Efisiensi pada masa tersebut, menurut Lukman, cukup ekstrim.

"DPRD harus melihat kepentingannya dimana terhadap anggaran yang dibesarkan oleh gubernur yang sekarang. Kalau misalnya masih masuk akal ya saya kira dalam rangka untuk menunjang kinerja pemerintah provinsi yang sekarang wajib juga DPRD memberikan dukungan," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Sejumlah anggaran menjadi sorotan. Salah satunya yakni anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 28 miliar.

Anggaran lain yang disorot yakni dana hibah Rp 1 miliar untuk Komando Resimen Mahasiswa dan Rp 500 juta untuk organisasi Laskar Merah Putih.

Ada pula anggaran rehabilitasi kolam air mancur DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 620 juta serta kenaikan anggaran Sekretariat Dewan dari Rp 126 miliar (dalam RKPD 2018) menjadi Rp 346 miliar (dalam RAPBD 2018).