Berita Anggota Parlemen

MKD Dituding Lamban Proses Kasus Setnov, Ini Kata Sufmi Dasco

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara menanggapi tudingan Alat Kelengkapan Dewa (AKD) yang dia pimpin lamban memproses Ketua DPD RI Setya Novanto. Sufmi menegaskan MKD punya aturan sendiri dalam menjalankan tugas.

"Urusan Golkar ada mekanisme mereka, urusan MKD kita punya aturan tata beracara yang harus kami ikuti, jalannya masing-masing," kata Dasco, Minggu (3/11/2017).

Sebelumnya MKD dinilai lamban memproses perkara laporan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR Setya Novanto. MKD yang juga dinilai saling menyandera dengan Partai Golkar memutus status Novanto.

Sejak awal, mekanisme di MKD adalah mengundang fraksi-fraksi untuk konsultasi perkara Novanto. Namun rapat yang diagendakan sejak 21 November itu terus ditunda dengan alasan ada beberapa fraksi yang berhalangan hadir.

Sementara pada 30 November 2017, MKD mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Novanto. MKD telah mengirim izin surat pada KPK pada 27 November 2017.

Sebelumnya Direktur Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai lambannya MKD mengambil sikap terkait status Novanto di DPR karena saling menyandera dengan Partai Golkar. Ada keengganan MKD dan Golkar segera memberikan keputusan tegas.

Atas kelambanan ini, dia bahkan menyarankan MKD dibubarkan karena dinilai tidak berguna. "Kalau bisa jangan pakai tangan sendiri. Misalnya Golkar berharap bukan Golkar yang meberhentikan tapi MKD. Kalau MKD yang memberhentikan, maka Golkar tinggal menerima hasilnya jadi mereka tetap aman," ujarnya di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Sebaliknya, kata dia, MKD berharap Golkar mengambil keputusan. Maka pekerjaan bagi MKD lebih ringan. Hal inilah yang dilihatnya sebagai proses saling menyandera.

Diposting 04-12-2017.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Mereka dalam berita ini...

Setya Novanto

Anggota DPR-RI 2014
Nusa Tenggara Timur II

Sufmi Dasco Ahmad

Anggota DPR-RI 2014
Banten III