Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM pada Kamis (7/12/2017) malam, diakhiri dengan menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepalangmerahan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat Dua atau Tingkat Paripurna.
“Apakah RUU Kepalangmerahan ini dapat disepakati menjadi Undang-undang (UU),” tanya Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi, yang disambut jawaban ‘setuju’ dan diiringi pengetukan palu tanda menyepakati RUU itu, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dede mengungkapkan, pengesahan RUU yang merupakan usul inisiatif Pemerintah itu telah melalui dinamika pembahasan yang panjang di Tingkat Satu. Perdebatan dalam RUU yang telah dibahas hampir tiga periode, akhirnya selesai dan disepakati bersama oleh fraksi-fraksi di Komisi IX.
“Setelah melalui pembahasan yang cukup alot baik di tingkat tim perumus, tim singkronisasi, panja maupun di tingkat raker, akhirnya Komisi IX DPR dapat menyelesaikan RUU Kepalangmerahan. Hasil ini akan kami bawa ke dalam Pembicaran Tingkat Dua dalam waktu dekat,” imbuh politisi F-PD itu.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri mengungkapkan pembahasan RUU Kepalangmerahan dilakukan secara intensif menggunakan landasan berpikir bahwa pengaturan Kepalangmerahan di Indonesia yang selaras dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan UU No. 59 tahun 1958 tentang Keikutsertaan Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
“Setelah melalui pembahasan yang dinamis di Panitia Kerja, yang dilanjutkan dengan pembahasan oleh tim perumus dan tim singkronisasi, RUU tentang Kepalangmerahan terdiri dari 13 Bab dan 67 Pasal,” jelas politisi F-PG itu.
Lebih lanjut Syamsul mengungkapkan, dalam RUU menyatakan bahwa penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh pemerintah dan Palang Merah Indonesia (PMI). Namun, bukan berarti masyarakat tidak berperan. Dalam Bab VI Pasal 32, justru dijelaskan tentang peran serta masyarakat dalam kegiatan Kepalangmerahan.
“Pada prinsipnya, semua pihak dan fraksi Komisi IX DPR sudah sepakat tentang RUU Kepalangmerahan ini agar organisasi dan lembaga kemanusiaan lain terakomodir di dalam RUU ini,” harap politisi asal dapil Sulawesi Selatan itu.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa pemerintah menyetujui terhadap RUU Kepalangmerahan ini dan diharapkan segera dibawa ke tingkat Paripurna, untuk pengambilan keputusan pada Tingkat Dua, untuk disahkan menjadi UU.
“Atas nama pemerintah kami menyetujui RUU tentang Kepalangmerahan ini dan diharapkan RUU ini segera disahkan pada tahap dua untuk menjadi UU,” ungkap Yasonna.
