Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berbeda pendapat soal kewenangan menyadap tanpa izin bagi lembaga intelijen negara, sebagaimana diusulkan pemerintah dalam draf Rancangan Undang-Undang Intelijen.

Ketua Dewan Marzuki Alie termasuk yang tidak setuju pemberian wewenang itu."Itu melanggar hak asasi manusia. Kalau saya, tidak sepakat,"ujarnya, Selasa lalu.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan bahwa lembaga intelijen di kepolisian, kejaksaan, hingga militer perlu fleksibilitas untuk menyadap, asalkan tidak melanggar prinsip hak asasi manusia."Kami bisa mengerti keinginan pemerintah," ujar Agus di Jakarta kemarin. Ia menyatakan anggota Dewan sudah menyepakati sejumlah poin, meski ada juga yang belum.

Menurut dia, pihaknya menyarankan dibentuknya subkomisi pengawas lembaga intelijen negara. Badan yang terdiri atas lima sampai sembilan anggota Dewan ini akan bertugas mengawasi kinerja lembaga intelijen. Agus menjelaskan, subkomisi berhak mengetahui anggaran, lingkup kerja, hingga penyadapan.

Pemberian wewenang menyadap tanpa izin pengadilan ini juga dipertanyakan oleh sejumlah lembaga. Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies, Mufti Makarim, menilai wewenang itu berlebihan.“Di Amerika, penyadapan harus mendapat izin dari Mahkamah Agung,” ujarnya sebelum dengar pendapat dengan Dewan.

Menurut Mufti, kewenangan yang terlampau besar cenderung disalahgunakan. Ia mengatakan tindak terorisme dan subversif merupakan ranah pidana. Karena itu, penyadapan pun merupakan kegiatan penegakan hukum.

Ia menambahkan, intelijen yang profesional dapat menggunakan berbagai cara untuk mencari informasi.“Tidak hanya penyadapan,”katanya.