Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati berharap agar ada tindaklanjut atas persoalan kekurangan guru di seluruh Indonesia. Esti mempertanyakan, seperti apa roadmap yang akan dibuat untuk penyelesaian masalah guru tersebut, termasuk penyebaran guru.
“Hal ini selalu saya sampaikan pada saat rapat kerja, karena sampai sekarang belum ada progres yang mampu menguatkan dan meyakinkan kita tentang bagaimana dengan persoalan guru itu kedepan,” tandas Esti saat Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/01/2018).
Dalam persoalan kekurangan guru itu termasuk juga didalamnya adalah masalah kesejahteraan guru. Menurut Esti, untuk guru yang PNS mungkin sudah tidak terlalu masalah, namun untuk yang non PNS, diperlukan diskusi lebih lanjut antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Menkeu, dan juga Bapenas untuk menyelesaikan problem kesejahteraan guru.
Politisi F-PDI Perjuangan itu mengatakan, disalah satu media, Presiden Joko Widodo pernah meminta supaya Kabupaten/Kota menyediakan anggaran bagi para guru honorer di tingkat PAUD. Terkait hal tersebut, Esti menyatakan perlu juga ada tindak lanjut terhadap sekolah-sekolah pada tingkatan yang lainnya, yakni SD, SMP, dan SMA.
“Tidak mungkin APBN mampu menyangga semua, tetapi ketika APBN tidak mampu menyangga itu semua, kita perlu membuat regulasi supaya Kabupaten/Kota dan Provinsi mempunyai tanggung jawab untuk memberi anggaran yang lebih baik dari yang sudah ada sekarang ini. Tanpa regulasi tentu kita akan kesulitan. Kita meminta kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk bisa menambah alokasi anggaran itu, sebab problem pendidikan tidak mungkin bisa hanya diselesaikan dengan APBN,” pungkas politisi asal dapil DI Yogyakarta itu.
