Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Rencana Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Rencana Kerja tersebut diserahkan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di ruang kerja Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Ini merupakan suatu kerja yang harus kita sampaikan kepada publik. Hari ini Komnas HAM datang menyampaikan beberapa rencana kerjanya dan kami DPR menyampaikan harapan agar Komnas HAM menjadi lebih baik,” ungkap Bambang, Selasa (22/1/2018).
Politisi partai Golkar itu berharap Komnas HAM bisa fokus menyelesaikan permasalahan HAM. Karena pekerjaan Komnas HAM merupakan pekerjaan dasar warga negara. Terutama masalah di Asmat dan dalam satu, dua tahun ke depan Komnas HAM harus fokus dengan agenda politik.
“Satu atau dua tahun ke depan, Komnas HAM harus fokus ke agenda politik yaitu mamastikan hak dasar warga negara terutama hak pilih menyambut pilkada dan pemilu. Kedua Komnas HAM juga harus segera menyelesaikan permasalahaan kemiskinan di Asmat, Papua. itu menjadi tugas pokok Komnas HAM menyentil pemerinah dan DPR untuk menuntaskan penderitaan anak bangsa yang barada di Papua,”jelasnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPR Arsul Sani yang turut mendampingi Ketua DPR. Arsul berharap ketujuh anggota Komisioner HAM yang baru bekerja dua bulan bisa lebih solid dalam menyelesaikan permasalahan HAM yang terjadi.
“Selama ini pola hubungan antara Komnas HAM dan DPR tentatif dalam bentuk formal. Maka dari itu saya sarankan ke depan Komnas HAM bisa menyampaikan permasalahan yang sedang ditangani untuk kami suarakan ke mitra kami, penegak hukum,” jelasnya.
Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan lembaganya berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Ada tiga agenda strategis yang sedang dikerjakan, pertama mengena pelanggaran HAM berat, kedua isu agrarian dan terakhir tentang intoleransi.
“Ada beberapa isu yang paling strategis. Pertama, menyelesaikan HAM berat, kedua tentang isu agraria, karena ada ribuan pengaduan dari seluruh Indonesia, sehingga kita tempatkan ini isu strategis. Terakhir, mengenai intoleransi, terutama kaitan dengan tahun politik, kami sudah membangun MoU dengan Bawaslu mencegah ujaran kebencian. Kami harap ada dukungan dari DPR,” ungkapnya.
