Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid memastikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) akan memperluas perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu akan memperluas pengamanan dan sanksi bagi jenis-jenis pelaku kekerasan seksual.
Hal itu dikatakannya di sela-sela RDP Komisi VIII DPR dengan Komnas Perempuan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/01). Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Komnas Perempuan menyampaikan beberapa jenis kekerasan seksual terhadap perempuan.
Perlindungan itu, lanjut Sodik, diantaranya pelecehan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan dan perbudakan seksual. Hal-hal seperti itu belum dirinci secara detail dalam RUU sebelumnya. “Karena itu dalam RUU PKS ini ada perluasan dan pendalaman perlindungan dan ancaman,” jelasnya.
Sementara beberapa hal yang akan dibahas, lanjut politisi Gerindra ini, masalah definisi kekerasan seksual apakah judul penghapusan kekesaran seksual itu tepat. Beberapa yang diusulkan, seperti peniadaan, penghapusan atau pelecehan.
“Kita berterima sekali pada Komnas Perempuan yang memberikan masukan secara sistematis dan lengkap mulai definisi dan bidang apa yang diperkuat. Ada masalah administrasi, pidana, kemudian apa dampak jenis kekerasan seksual yang masuk dalam RUU ini,” jelasnya.
Dengan adanya masukan-masukan itu, Komisi VIII akan membahas dan melakukan penyempurnaan mulai soal nama, ruang lingkup, bentuk, pidana sampai kepada penguatan-penguatan di masyarakat untuk pencegahan kekerasan seksual ini.
Dalam paparannya Komnas Perempuan antara lain menyebutkan, RUU PKS tidak merumuskan denda sebagai ancaman pidana karena denda akan masuk kas negara, namun tidak berkorelasi dengan peenyediaan penggantian kerugian bagi korban. RUU ini memperkenalkan rehabilitasi khusus bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tertentu.
