RMOL. Transformasi bidang industri dan ketenagakerjaan di era ekonomi digital sebagai keharusan. Jika perusahaan tidak siap menghadapi perubahan ke ekonomi digital bisa berakibat fatal banhkan akan mengalami kebangkrutan.
Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (30/1).
"Era ekonomi digital akan mempengaruhi banyak hal dibidang ketenagakerjaan. Industri akan dipaksa bertransformasi menjadi industri model baru yang berbasis teknologi. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa mengalami guncangan industrial," kata Menaker.
Menurut Menaker, transformasi industri penting untuk dikelola dengan baik. Transformasi ini kata dia, bisa mengubah karakter tenaga kerja dimasa depan.
Dengan perubahan tersebut, lanjut Hanif, memang akan membunuh sebagian jenis pekerjaan, namun juga akan menumbuhkan pekerjaan-pekerjaan baru di masa depan.
"Pekerjaan-pekerjaan baru itu akan membutuhkan penguasaan keterampilan baru sehingga pemerintah akan menggenjot akses kepada pelatihan vokasional bagi para pekerja," katanya.
Hanif berharap pihak swasta dapat berinvestasi kepada peningkatan keterampilan tenaga kerja baik melalui penyelenggaraan pelatihan maupun melalui program pemagangan.
"Industri harus memimpin dalam investasi sumber daya manusia. Di negara maju investasi SDM dari industri ini mencapai 70 persen, baru sisanya 30 persen dilakukan pemerintah. Di Indonesia belum, masih dilakukan secara bertahap," kata Hanif.
Ada tiga hal, kata Hanif, yang harus diperhatikan secara serius terkait pembangunan ketenagakerjaan yaitu kualitas, kuantitas, dan lokasi.
Kualitas terang Hanif, berkaitan dengan bagaimana memastikan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara, kuantitas berkaitan dengan seberapa banyak jumlah orang yang persyaratan untuk masuk ke dunia kerja yang bersaing.
"Salah satu upaya untuk menggenjot kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Indonesia adalah dengan masifikasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi,” ujar Hanif.
Terkait lokasi, kata Hanif, ini menjadi kendala tersendiri. Pada dasarnyaIndonesia memiliki banyak sumber daya manusia yang kompeten. Namun, persebaran sumber daya tersebut kurang merata.
“Kita akan mudah menemukan sumberdaya yang berkualitas tinggi di kota-kota besar. Namun, saat kita berbicara daerah pelosok, jumlahnya akan sangat sedikit dan susah dicari,” tutur Menaker.
Salah satu upaya yang dilakukan Kemnaker untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan program 3R (Re-orientasi, Revitalisasi, dan Rebranding) di Balai Latihan Kerja (BLK).
“Melalui Program 3R, BLK akan fokus pada bidang tertentu dan jangkauannya lebih luas. Jadi, tenaga kerja yang lokasinya di pelosok bisa mengikuti pelatihan di BLK karena ada program boarding,” katanya.
Selain melalui pelatihan kerja, Kemnaker juga menggalakkan program pemagangan. Peserta pemagangan dapat belajar langsung di perusahaan, sehingga mereka tahu lingkungan kerja yang sesungguhnya seperti apa dan bagaimana cara bekerja yang baik.
“Ini pastinya melibatkan pihak swasta. Oleh karena itu, kami sangat mengharap dukungan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif dalam membangun ketenagakerjaan di Indonesia,” katanya.
Dengan investasi sumber daya manusia yang semakin baik, lanjut Hanif, Indonesia akan semakin siap untuk menghadapi persaingan global. Diharapkan kedepannya, sumber daya manusia akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan sebesar 5,4 persen pada tahun 2018 ini.
Dari arahan Presiden Joko Widodo, kata Hanif, sejumlah indikator ekonomi Indonesia relatif baik, tetapi belum bisa tumbuh melejit.
“Pembenahan difokuskan pada masalah di bidang investasi dan peningkatan ekspor/perdagangan luar negeri,” jelasnya.
Berbagai pembenahan yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu berdampak positif terhadap kondisi Indonesia, salah satunya misalnya dari sisi penurunan pengangguran.
