Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) setara dengan lembaga ad hoc lainnya.
"KPAI ini kan sangat penting jadi tadi juga saat bertemu dengan Menkeu saya sampaikan agar nomenklatur KPAI bisa dipecah diluar dari Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak, seperti halnya dengan komisi-komisi lainnya seperti KPU, KPK, Komnas Ham. Nah ini yang ketinggalan hanya KPAI," kata Taufik Kurniawan usai bertemu dengan komisioner KPAI diruangan kerjanya di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Saat ini, kata Taufik, KPAI hanya memiliki anggaran Rp 15 milyar.
Anggaran itu dipecah Rp 10 milyar untuk kesekjenan dan Rp 5 milyar untuk operasional 9 komisioner KPAI.
Menurutnya, anggaran sebesar itu tidak akan maksimal dalam melakukan advokasi kekerasan anak diseluruh Indonesia dengan jumlah 34 provinsi.
"Anggaran KPAI ini hanya 15 milyar, 10 milyar untuk kesekjenan 5 milyar untuk operasional di 34 provinsi dengan 9 komisioner. Sehingga tadi disampaikan oleh KPAI hanya 9 provinsi yang ditangani dari 34 provinsi. Padahal sekarang ini banyak kasus-kasus kekerasan anak," tutur Wakil Ketua Umum PAN itu.
Dalam pertemuan itu dihadiri oleh 3 komisioner KPAI yakni Sitti Hikmawatty, Jasra Putra dan Putu Elvina
