Kenyamanan dan keamanan kerja anggota dewan dan masyarakat yang berkunjung ke DPR RI menjadi perhatian serius Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

“Saya ingin masyarakat yang datang ke DPR merasa aman dan nyaman. Begitupun dengan para anggota dewan dan pegawai yang bekerja di lingkungan DPR RI,” ujar Bamsoet dalam acara penandatanganan MoU peningkatan pengamanan antara DPR RI dengan Polri di Komplek MPR, DPR, dan DPD RI, Rabu (14/02/18).

“Kawan-kawan wartawan dan pegawai parlemen yang bekerja di sini, tentu datang dengan niat baik. Begitupun masyarakat yang datang dengan suka cita untuk menyampaikan aspirasinya. Saya tidak bisa bayangkan jika sampai terjadi apa-apa dengan mereka, misalnya menjadi korban ledakan bom atau kerusuhan akibat lemahnya pengamanan,” jelas Bamsoet.

Sementara, Kapolri Tito Karnavian juga membahas lemahnya pengamanan di Komplek Parlemen. Bahkan dirinya pernah secara langsung menangani ledakan bom di Komplek Parlemen.

“Tahun 2003, saat menjadi Kasatkamplek,  saya pernah mengurus kasus ledakan bom di bassement DPR. Untung waktu itu tidak ada korban jiwa. Setelah saya pelajari, ini akibat lemahnya sistem pengamanan,” ujar Tito.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Tahun 2007 yang menyatakan Komplek Parlemen termasuk dalam pengamanan objek vital negara, maka perlu penguatan sistem pengamanan.

“Jangan sampai setelah adanya kejadian besar yang menelan korban jiwa, baru kita gerabak- gerubuk saling menyalahkan. MoU ini menjadi langkah preventif untuk meminimalisir berbagai kejadian yang tidak kita inginkan akibatnya lemahanya pengamanan,” ujar Bamsoet.

Baik Bamsoet maupun Kapolri mengatakan, penguatan sistem pengamanan tidak akan membuat Parlemen menjadi kaku dan angker. Tidak akan menjauhkan rakyat dengan wakilnya.

“Saya jamin, penguatan keamanan di Komplek Parlemen tidak akan mengganggu hubungan rakyat dengan wakilnya. Ini semata pemenuhan standar operasional pengamanan agar siapapun yang datang ke Parlemen, terjamin keselamatan dirinya,” kata Bamsoet.