DPR Siap Bentuk Tim Pengawas Khusus Gas

Ledakan tabung elpiji ukuran 3 kilo gram (kg) masih saja terjadi. Untuk itu, DPR berencana membentuk tim pengawas khusus guna melakukan penelitian.

Anggota Komisi VII DPR Agus Sulistyono mengimbau pemerintah dengan aparat kepolisian tanggap terhadap maraknya kasus ledakan tabung gas yang terjadi beberapa minggu terakhir ini.

Untuk itu, kata dia, setelah panja konversi ini selesai, komisinya berencana membentuk tim pengawasan khusus gas untuk mengawasi secara langsung ke lapangan.

“Kami mengawasi tidak hanya tentang pengoplosan tabung gas, tapi semua yang terkait konversi gas. Pembentukan tim ini dalam rangka menindaklanjuti persoalan yang muncul sekarang,” kata Agus kepada Rakyat Merdeka.

Agus berharap, tim pengawas khusus gas ini diharapkan akan berjalan maksimal. Karena DPR fungsinya hanya mengawasi, dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah dan aparat hukum.

“Yang jelas, kami mendorong upaya penindakan tegas terhadap pelaku pengoplosan yang me­nyebabkan ledakan gas,” tukas Agus.

Hal yang sama disampaikan anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha. Dia menegaskan, perlu­nya pemerintah terus melakukan pengawasan serta menindak tegas para pelaku pengoplosan tabung gas tanpa pandang bulu.

“Selama ini kami belum mengetahui dan mendengar sanksi apa yang diberikan pemerintah atau Pertamina terhadap para pelakunya,” katanya.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria meminta aparat berwenang menindak tegas para pelaku pengoplosan tabung gas elpiji.

Sebab, selain membahayakan jiwa manusia serta merusak citra Pertamina yang diberi tugas untuk melakukan konversi minyak tanah (mitan) ke elpiji, tindakan tersebut bisa membuat pengguna takut dan trauma.

“Terjadinya sejumlah insiden tabung elpiji 3 kg diakibatkan maraknya kegiatan memindahkan isi elpiji dari tabung 3 kg ke tabung lain. Apalagi pemindahan itu menggunakan alat yang tidak memenuhi syarat,” kata Sofyano.

Dia mengingatkan, pengoplosan gas elpiji yang tidak memenuhi syarat itu dapat merusak pentil pada katup karena adanya tekanan yang memaksa untuk mengeluarkan gas yang ada pada tabung.

“Pengoplosan seperti inilah yang mengakibatkan terjadinya ledakan tabung elpiji 3 kg bebera­pa waktu lalu di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat,” jelasnya.

Menurut Sofyano, nekatnya para spekulan yang mengoplos tidak lepas dari adanya disparitas (selisih) harga yang signifikan antara harga elpiji 3 kg dengan harga elpiji 12 kg dan 50 kg yang mencapai Rp 1.100 per kg.

Puskepi mencatat, selama Januari 2011 terjadi 3 kasus kebocoran gas di Bandung. Dua kasus di antaranya disebabkan rusaknya spindle atau pentil yang terdapat pada katup tabung (valve).

Pada Februari 2011, pihaknya juga mencatat terjadi dua kasus kerusakan pentil di Garut dan satu kasus yang sama di Sumedang. Sedangkan Januari 2011 di Jakarta terdapat 3 kasus yang sama dan Februari terjadi 5 kasus serupa.

Sofyano menilai, sebenarnya program konversi mitan ke elpiji 3 kg di Jabar dan DKI sudah bisa diterima para ibu tangga. Pasalnya, kaum hawa itu sudah akrab dan terbiasa dengan peng­gunaan perangkat elpiji 3 kg yang dimiliki.

“Program konversi mitan di DKI Jakarta dan Jawa Barat sudah dilakukan sejak 2006. Rentang waktu 4 tahun itu menjadikan para ibu rumah tangga akrab dengan perangkat elpiji tersebut,” jelasnya.

Namun, Dewi, salah seorang ibu rumah tangga yang bermukim di Cibubur menyayangkan ma­raknya praktik pemindahan isi tabung elpiji yang dilakukan para oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Saya sangat menyayangkan pihak-pihak yang ingin meraih keuntungan besar tapi mengor­bankan masyarakat. Pemerintah dan Pertamina harus tegas menindak orang-orang seperti ini,” tukasnya.