RMOL. Pembatalan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) di Buleleng menuai protes dari DPRD Bali.
Mereka mempertanyakan alasan pemerintah yang membatalkan pembangunan ini atas dasar kajian World Bank.
"Kami menyampaikan masyarakat Bali terhadap pernyataan pembatalan pembangunan bandara itu, banyak teman-teman yang protes dengan pernyataan itu," kata Anggota Komisi III DPRD Bali, I Kadek Nuartana melalui keterangan pers kepada redaksi, Minggu (11/3).
Nuartana mengaku sudah menyambangi Kementerian Perhubungan bersama rombongan pada Jumat (9/3) kemarin. Namun, di Kemenhub mereka hanya ditemui oleh Kepala Seksi Tata Kebandaraudaraan, Asri Wahyuniarti. Padahal, rombongan ini sangat ingin bertemu pejabat selevel direktur.
"Alasannya Pak Direktur tidak bisa datang alasannya sama ada kegiatan, padahal kita sudah sejak jauh-jauh hari meminta waktu untuk bisa ketemu. Minimal selevel direktur dengan harapan ada pengambil keputusan ketika kita menghadap ke Kementerian Perhubungan," ujar Nuartana.
Menurutnya, inti pertemuan itu mempertanyakan dasarnya apa pemerintah pusat bilang pembatalan dari kajian World Bank. Padahal, pengkajian World Bank itu bukan fokusnya mengenai Bandara Bali Utara, tetapi sinergitas antara Banyuwangi, Lombok, dan Bali.
"Maksudnya, bandara di Banyuwangi diperluas kemudian tamunya yang akan ke Bali diangkut menggunakan kapal roto. Jadi kajian World Bank itu bukan soal pembangunan Bandara Internasional Buleleng," jelas Nuartana.
