Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menyatakan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tidak bersifat wajib untuk dilakukan oleh sekolah yang belum mampu melaksanakannya. Hal itu dikarenakan masih banyak sekolah-sekolah, terutama di daerah tertinggal, terpinggir dan terjauh yang terkendala oleh masalah sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan UNBK di sekolahnya.
"Kalau tidak ikut UNBK, masih ada satu sistem lagi yakni Ujian Nasional Pensil dan Kertas atau UNPK," kata Nuroji saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (21/3/2018).
Berdasarkan data yang diterima Komisi X, di Provinsi Kaltim sudah 50 persen menyatakan siap ikut UNBK, lanjutnya. Terkait hal tersebut, Nuroji ingin mengetahui lebih dalam, apakah kesiapan yang mencapai 50 persen itu merupakan hal yang alamiah berdasarkan kemampuan sekolah, dan bukan sesuatu yang dipaksakan.
"Saya khawatir terjadi pemaksaan, padahal sesungguhnya sekolah tersebut belum mampu untuk melaksanakan UNBK, tetapi didorong harus ikut UNBK," ujar politisi Fraksi Gerindra itu.
Menurutnya, kalau hal tersebut dilakukan atas dasar paksaan maka akan menjadi sesuatu yang tidak baik. "Karena pada akhirnya siswa dan orangtua murid yang akan dibebani biaya-biayanya," tukasnya.
Nuroji mengatakan bahwa dirinya lebih memikirkan beban yang ditanggung oleh siswa apabila sekolah memaksakan diri ikut UNBK, sementara sarprasnya tidak memadai.
"Apakah sekolah akan mewajibkan siswanya untuk beli laptop atau komputer?. Masalah komputer itu harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menjadi beban siswa yang akan melaksanakan ujian," pungkasnya
