Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni mendesak pembentukan satuan tugas (satgas) dan tim investigasi peredaran uang palsu (Upal) oleh Polri dan Kejaksaan.

“Peredaran uang palsu sangat meresahkan. Bagi masyarakat kurang mampu bahkan bisa mengganggu perekonomian mereka bila menjadi korban,” ucap Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah potensi meningkatnya peredaran uang palsu seiring digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini. Di samping itu juga akan digelar Pemilihan Legislatif dan Pilpres secara serentak pada tahun mendatang.

Politisi NasDem ini mengkhawatirkan kerentanan money politics akan dimanfaatkan oleh sindikat upal untuk menyebar hasil karyanya ke masyarakat.

“Ini harus menjadi perhatian serius, bukan tidak mungkin sindikat upal menyusup ke momentum Pilkada dan Pileg-Pilpres serentak. Polri dan kejaksaan harus mengantisipasi sejak dini dengan membentuk Satgas dan Tim Investigasi,” tegas Sahroni.

Dalam kesempatan yang sama Sahroni juga menekankan pentingnya investigasi dilakukan di tubuh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).

“Selain untuk memastikan tidak adanya oknum terlibat dalam sindikat uang palsu, langkah ini sekaligus untuk meyakinkan masyarakat akan keamanan percetakan uang negara kita,” ujar Sahroni.