Ketua DPR Marzuki Alie mempersoalkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan rakyat. Menurutnya, LSM tidak selayaknya bertindak dengan membawa-bawa rakyat.

Alasannya, LSM tidak dipilih oleh rakyat, sehingga tindakan maupun kebijakan mereka juga tidak layak dianggap mewakili aspirasi rakyat. “Kalau LSM representasi dari mana, mengatasnamakan rakyat. Saya bertanya, LSM itu melalui pemilihan atau tidak? Tidak bisa dong mengatasnamakan rakyat,” ujar Marzuki di Gedung DPR RI, Senin (28/3/2011).

Marzuki berpandangan, LSM berbeda dengan DPR yang jelas-jelas merupakan perwakilan rakyat. Karena itu, keputusan DPR untuk membangun gedung baru juga merupakan representasi dari rakyat pula.

"Kalau DPR adalah wakil rakyat, dipilih seluruh rakyat Indonesia. Ini kan jelas representasi dari rakyat. Itu clear, DPR hasil pemilu, betul-betul representasi dari rakyat. DPR ini lembaga resmi, legal. Masa hasil pemilu dikalahkan oleh ormas atau NGO yang tumbuh matinya semau-maunya orang karena kebebasan," tandasnya.

Hal itu disampaikannya menanggapi rencana LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang akan menggugat DPR, cq Ketua DPR, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang menyusun anggaran rumah tangga DPR dan seluruh anggota BURT. Draf gugatan kini masih dalam tahap penggodokan.

Gugatan itu dilayangkan karena gedung baru DPR tetap dibangun meskipun dinilai bermasalah. Selain karena anggaran yang sangat besar, juga karena pengembangnya dianggap bermasalah. Untuk soal anggaran misalnya, Fitra keberatan karena satu ruangan menghabiskan anggaran Rp800 juta.